LUWUK – Anggota DPR RI sekaligus calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Ahmad Ali, menegaskan, kritik yang ia lontarkan mengenai kondisi jalan di Kotaraya, Kabupaten Parigi Moutong, merupakan aspirasi dari masyarakat setempat.
Ia menekankan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan kepada individu, melainkan kepada pejabat yang saat ini menjabat sebagai Bupati Parigi Moutong (Parimo).
“Jika ada yang merasa tersinggung dengan kritikan saya soal jalan di Kotaraya, seharusnya mereka menyadari bahwa masyarakat setempat membutuhkan perbaikan, bukan justru merasa dihina. Saya tidak menyebut nama, hanya menyebut jabatan,” ujar Ahmad Ali, di Luwuk, Senin (16/09).
Ahmad Ali juga mendesak aparat kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus dugaan penyalahgunaan anggaran di Kabupaten Parimo yang hingga kini belum terselesaikan.
“Saya meminta aparat kejaksaan untuk tidak menutup kasus yang sedang dalam penyidikan di Parigi Moutong. Jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” tegas Ahmad Ali, yang masih menjabat sebagai anggota DPR RI.
Meski begitu, secara pribadi Ahmad Ali menyampaikan permohonan maaf jika ada pihak yang merasa tersinggung secara personal atas pernyataannya.
“Jik ada yang merasa tersinggung secara personal, silakan tempuh jalur hukum,” tandasnya.
Isu mengenai jalan rusak di Kotaraya sempat menjadi perbincangan di media sosial setelah Ahmad Ali mengangkatnya saat deklarasi di wilayah tersebut pada 4 September 2024.
Ahmad Ali bertanya kepada masyarakat apakah jalan di Kotaraya sudah bagus? “Tidak!” jawab warga. “Hoi bupati, sudah bikin apa kamu?” tegas Ahmad Ali.
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah yang juga calon wakil gubernur dari pasangan BerAmal, Abdul Karim Aljufri, menyampaikan tanggapannya terkait keputusan mantan Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, yang memberikan dukungan kepada kandidat lain.
Menurut Abdul Karim, keputusan tersebut disayangkan, terutama karena Samsurizal merupakan kader Gerindra dan menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPC Gerindra Parigi Moutong.
“Secara prinsip, tentu kami sangat menyayangkan. Sebagai sesama kader Gerindra, seharusnya beliau bisa bersama-sama dengan kami melaksanakan instruksi dari Pak Prabowo. Namun, jika beliau telah memilih mendukung pasangan lain, kami menghargai pilihannya. Semoga pilihannya benar,” ujar Abdul Karim.
Abdul Karim juga menyatakan akan melaporkan keputusan Samsurizal tersebut kepada pimpinan partai untuk ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa sebagai kader Gerindra, seharusnya wajib mendukung pasangan BerAmal sesuai instruksi dari Prabowo Subianto.
“Kalau masih merasa pengurus Gerindra, wajib hukumnya mendukung pasangan kami. Jika ingin mendukung pasangan lain, segera kembalikan kartu tanda anggota,” tegasnya. *