PALU – Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, melalui perwakilannya, Jefrie Wahido, menegaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur utama untuk menilai pembangunan politik di Indonesia. Indeks ini telah menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sejak periode 2010-2014 hingga 2020-2024.
IDI disusun melalui analisis di dua level unit, yaitu wilayah antarprovinsi dan kewenangan pusat. Penggabungan hasil analisis ini menghasilkan ukuran IDI di tingkat nasional, yang tidak hanya menilai kinerja demokrasi pemerintah, tetapi juga perilaku demokratis masyarakat. Oleh karena itu, indikator yang berfokus pada perilaku masyarakat digunakan dalam pengukuran IDI di tingkat provinsi.
“IDI mengukur kualitas demokrasi berdasarkan kejadian yang terjadi selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Produk hukum yang dinilai diskriminatif akan tetap dicatat selama produk tersebut masih berlaku,” ujar Statistisi Ahli Madya/Ketua Tim Statistik Ketahanan Sosial BPS Sulteng, Jefrie Wahido pada acara sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023 di Kota Palu, yang berlangsung di Hotel Best Western Plus, Senin (12/8).
Sebagai indikator komposit, IDI mencerminkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Data untuk IDI dikumpulkan melalui metode kuantitatif dan kualitatif, termasuk ulasan surat kabar, dokumen, serta diskusi kelompok terarah (FGD). Seluruh data yang dikumpulkan merupakan fakta lapangan tanpa tambahan komentar, persepsi, atau analisis dari pihak manapun, termasuk pakar atau pejabat.
Pengumpulan data IDI dilakukan di 34 provinsi di Indonesia serta di tingkat pusat. Semua kejadian yang dicatat harus terjadi di wilayah masing-masing selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023.
Metode penyusunan IDI mencakup unsur-unsur demokrasi yang terdiri dari kebebasan (7 indikator), kesetaraan (7 indikator), dan kapasitas lembaga demokrasi (8 indikator). Kesetaraan sendiri terbagi dalam dimensi politik, ekonomi, dan sosial.
Sumber data untuk IDI mencakup dokumen, produk hukum, indeks, serta data administrasi dari instansi pusat dan daerah. Selain itu, FGD dilakukan untuk mengonfirmasi dan menambah informasi dari para pemangku kepentingan, serta data besar yang diperoleh melalui teknik pengambilan data dari tujuh portal berita online.
Dengan pendekatan ini, IDI terus menjadi acuan penting dalam menilai kualitas demokrasi di Indonesia, memastikan bahwa pembangunan politik berjalan seiring dengan nilai-nilai demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat.
Reporter: Irma
