PALU – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulteng belum menyatakan sikap, apakah akan mengikuti keinginan sejumlah DPD Golkar di Indonesia, atau tidak. Keinginan yang dimaksud adalah mendesak dilakukannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda mengganti Ketua Umum DPP, Setya Novanto yang kini sudah menjadi tahanan KPK akibat terlibat korupsi e-KTP.
“DPD Sulteng belum mengambil sikap sampai hari ini. Kita masih memantau perkembangan. Yang jelas kami akan mengikuti aturan-aturan yang sudah digariskan dalam partai. Jadi sekali lagi Golkar Sulteng belum menentukan sikap,” sebut Sekretaris DPD Partai Golkar Sulteng, Amran Bakir Na’i via telepon, Senin (20/11).
Saat ini, Amran mengaku sedang berada di Jakarta untuk mendampingi Ketua DPD dalam rangka mengikuti agenda partai di tingkat pusat.
Amran juga menanggapi perihal pindahnya kader senior Partai Golkar, Rusdy Mastura ke Partai NasDem. Menurutnya, hal itu adalah biasa dalam politik. Golkar sendiri kata dia, tidak mempermasalahkan hal itu.
Mengingat Cudy, sapaan akrab Rusdy Mastura adalah tokoh senior dan sudah dikenal luas oleh masyarakat Sulteng, menurut Amran, hal itu sama sekali tidak berdampak pada elektabilitas partai.
“Tidak sama sekali. Golkar adalah partai yang bekerja dengan sistem. Tidak seperti yang lain yang bergantung pada individu atau figur tertentu,” singkatnya.
Dikabarkan, 21 DPD I Partai Golkar mendesar dilakukannya Munaslub untuk mengganti Setya Novanto
“Melalui Tri Karya yaitu gabungan dari ormas SOKSI, MKGR dan Kosgoro Daerah Istimewa Yogyakarta, kami telah berkomunikasi dengan pengurus DPD I se-Indonesia yang hasilnya 21 DPD I mendukung, 11 abu-abu dan satu DPD I secara tegas menolak,” ungkap Ketua Dewan Pertimbangan, DPD I Partai Golkar DIY, Gandung Pardiman, di Imogiri, Bantul, Ahad.
Gandung melihat, meskipun tugas ketua umum sudah diserahkan ke pelaksana tugas (Plt), namun hal itu akan menimbulkan masalah baru.
“Maksimal pada Desember nanti Munaslub,” tambah Gandung.
Lanjut Gandung, Munaslub diperlukan untuk menyelamatkan partai yang saat ini elektabilitasnya terus merosot. Dari survei terakhir, elektabilitas Golkar di mata publik hanya 6 persen akibat skandal korupsi e-KTP dan “Drama Tiang Listrik”.
“Novanto saya akui orang baik. Tapi apa yang menimpanya saat ini adalah urusan pribadi. Ibarat pohon, Novanto adalah ranting busuk yang harus dihilangkan untuk menyelamatkan semuanya,” kata mantan Anggota DPR RI dua periode itu. (RIFAY)
