17 Pejabat Fungsional BKKBN Sulteng Dilantik Via Daring

oleh
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 17 pejabat fungsional di lingkungan BKKBN Sulteng (FOTO : IST)

PALU –  17 pejabat fungsional Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulteng, dilantik via daring oleh Kepala BKKBN pusat, Hasto Wardoyo.

Dikesempatan itu, Hasto Wardoyo mengambil sumpah para pejabat yang dilantik, sebanyak  671 orang Pejabat Fungsional  yang ada di BKKBN pusat maupun yang ada di Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia, termasuk Sulteng.

 Terdiri dari Pejabat Ahli Madya sebanyak 149  orang dan Pejabat Fungsional Ahli Muda sebanyak 522 orang,  dengan 19 jenis rumpun jabatan fungsional. Selain pejabat fungsional yang dilantik hari ini, masih ada 298 jabatan dalam proses validasi di Kemenpan RB, yang tidak lama lagi akan selesai dan akan menyusul dilantik pada tahapan berikutnya.

Selain melantik pejabat fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional juga ada dua Pejabat Fungsional Inpassing, serta 10 Jabatan Struktural Administrasi sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BKKBN yang baru.

“Sebagai Kepala BKKBN secara resmi melantik pejabat baru dilingkup kerja BKKBN, saya percaya pejabat baru bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tugas yang diembannya,” tegas Hasto saat melantik 17 ASN BKKBN Sulteng via daring.

Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, mengatakan pelantikan dilakukan karena ada pengalihan jabatan administrator ke fungsional, hal tersebut untuk menyederhanakan struktur dan merupakan perintah presiden.

Kata dia, setelah 19 orang, masih ada delapan pejabat lagi yang akan dilantik pada tahap berikutnya.

“Saya ucapkan selamat kepada pejabat fungsional yang baru dilantik semoga teman-teman dapat mengemban tugas dan menjaga amanah sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab, Sebagai ASN dan kerja secara professional,” kata Maria Ernawati.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, yang hadir  dikegaiatan itu juga mengatakan, Tata kelola birokrasi Indonesia untuk bisa maju, bermatabat dan bersaing dengan negara lain adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyerderhanaan birokrasi.

“Ada beberapa kelemahan dari struktur organisasi birokrasi saat ini. Struktur birokrasi yang gemuk menjadikan proses pengambilan kebijakan dan keputusan berjalan lambat. Oleh karena itu, dengan adanya penyederhanaan struktur, diharapkan kinerja birokrasi menjadi lebih efisien dan efektif,” pesannya. (YAMIN)

Donasi Bencana Sulbar