PARIMO– Sekitar 13 ribu pegawai di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) disebut menjadi penopang utama pergerakan ekonomi daerah. Karena itu, Pemerintah Daerah (Pemda) memastikan belum ada rencana untuk “merumahkan” Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik paruh waktu maupun penuh waktu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Parimo, Zulfinasran menyebutkan , hingga saat ini Pemda masih berkomitmen mengalokasikan anggaran gaji pegawai secara penuh, termasuk untuk tahun anggaran 2027.
“Untuk merumahkan itu belum ada sikap seperti itu. Bahkan TAPD untuk 2027 masih menginput kebutuhan gaji sesuai jumlah pegawai yang ada sekarang, baik PPPK, CPNS, maupun PNS,” ungkapnya saat ditemui, Kamis (26/3).
Ia mengakui, kebijakan tersebut berdampak pada besarnya beban anggaran daerah. Saat ini, total kebutuhan belanja gaji pegawai di Parimo mencapai sekitar Rp280 miliar.
Meski demikian, Ia menilai belanja pegawai memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Sekitar 13 ribu pegawai di Parimo menjadi penggerak ekonomi lokal melalui aktivitas konsumsi sehari-hari.
“Anggaran itu diterima langsung oleh pegawai. Dampaknya pasti ke ekonomi, mereka belanja di pasar dan menggerakkan usaha masyarakat,” jelasnya.
Namun di sisi lain, tingginya belanja pegawai juga berdampak pada terbatasnya anggaran untuk sektor lain, seperti pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.
Ia mengungkapkan, Pemda sempat mengkaji sejumlah skenario, termasuk kemungkinan pengalihan anggaran dari belanja pegawai ke sektor infrastruktur. Namun opsi tersebut dinilai memiliki konsekuensi besar.
“Kalau kita ambil keputusan merumahkan, misalnya untuk PPPK lalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur, berarti ada sekitar 6.000 orang yang tidak mendapatkan gaji. Ini tentu berdampak luas,” ungkapnya.
Di sisi lain, jika anggaran dialihkan ke pembangunan infrastruktur, peluang penciptaan lapangan kerja juga terbuka. Misalnya, jika Rp200 miliar dialokasikan ke 200 paket proyek, maka ratusan pekerjaan dapat tercipta dan menyerap tenaga kerja.
Meski begitu, Pemda menegaskan perlunya perhitungan matang terhadap dampak ekonomi dari setiap kebijakan, baik terhadap masyarakat, pelaku usaha, maupun sektor perdagangan seperti toko material bangunan.
Saat ini, Pemda Parimo terus mencari alternatif sumber pembiayaan agar program infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan tanpa harus mengurangi belanja pegawai secara signifikan.
“Kita masih berupaya mencari sumber anggaran lain, supaya infrastruktur dan pemberdayaan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan pegawai,” pungkasnya.
