PALU – Sebanyak 129.637 keluarga di Sulawesi Tengah (Sulteng) tercatat sebagai keluarga berisiko stunting berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2025.
Dari jumlah tersebut, sekitar 39 persen berasal dari kelompok keluarga miskin yang berada pada kategori ekonomi desil 1, 2, dan 3.
Data tersebut mengungkapkan bahwa di Sulteng terdapat 820.596 keluarga, dengan 430.745 pasangan usia subur (PUS) atau sekitar 52,49 persen dari total keluarga.
Wakil Gubernur Sulteng, Reny A. Lamadjido mengatakan prevalensi stunting di daerah tersebut yang masih berada di angka 24 persen menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Hal itu disampaikan Reny saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026 di Hotel Grand The Sya Palu, Kamis (12/3).
Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong percepatan penurunan stunting melalui berbagai program intervensi, salah satunya melalui Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING).
“Kita akan sepakati masing-masing kepala OPD ada satu gentingnya supaya bisa melakukan intervensi,” ujar Reny.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dalam memastikan program MBG 3B dapat menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran.
Reny meminta para penyuluh untuk aktif melakukan kunjungan kepada masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan pelayanan kesehatan, seperti posyandu.
“Saya minta jika ada sasaran yang tidak datang mohon dikunjungi. Kadang masyarakat tidak datang karena merasa bosan dengan menu yang diberikan, padahal komposisi gizinya sudah diatur,” katanya.
Ia juga menyoroti masih tingginya angka putus pakai kontrasepsi yang mencapai 25,10 persen, sehingga tingkat penggunaan kontrasepsi modern di Sulawesi Tengah baru mencapai 58 persen.
Menurut Reny, keterlibatan semua pihak sangat diperlukan untuk menekan angka stunting di daerah tersebut, termasuk partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana.
“Kita harapkan bapak-bapak mau vasektomi, jangan ibu terus dipaksa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah terus melakukan pemantauan langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan posyandu di berbagai wilayah.
“Kalau turun ke daerah, saya selalu singgah di dua atau tiga posyandu untuk melihat langsung bagaimana pelayanan dan kondisi anak-anak di sana,” pungkasnya.
