Signal Pemecatan Demokrat Sulteng, Anwar: Jangan Coba-coba

oleh -
Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng, Anwar Hafid

PALU – Orang nomor satu Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberi warning pemecatan terhadap kader, yang jika terbukti terlibat dalam klaim Demokrat versi KLB Jendral Moeldoko, yang sudah ditolak Menkum HAM Yasonna H Laoly belum lama ini.

Anwar menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi internal secara mendalam untuk mencari, siapa saja kader yang berasal dari sulteng terlibat dukung-mendukung KLB, dan berkhianat pada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

“Kader-kader yang membelot akan tetap kita pecat, jadi jangan coba-coba!” tegasnya kepada MAL Online, dihubungi dari Palu, Senin (05/04).

Politikus Demokrat itu mengatakan, pemecatan terhadap kader-kader yang membelot akan tetap dilakukan sesuai hasil keputusan partai Demokrat.

Pasca keputusan Menkum HAM, yang menolak hasil partai Demokrat KLB di Sumatra Utara dengan ketuanya Jendral Moeldoko, Anwar Hafid meminta kepada seluruh kader-kader Demokrat di Sulteng kembali merapatkan barisan, serta mensolidkan kekompakan dalam berdemokrasi dibawah kepemimpinan AHY.

Sebelumnya, Anwar Hafid, menilai Kepala Staf Presiden Jendral Purnawiran Moeldoko merupakan biang atas kekisruhan yang terjadi di internal Partai Demokrat.

Menurut Anwar, tidak ada kekisruhan di tubuh Demokrat sebelum Moeldoko dan yang lainnya, terlibat dalam KLB di Deli Serdang. KSP Moeldoko menyampaikan bahwa dirinya didaulat untuk memimpin Demokrat karena kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi bergeser di dalam tubuh Demokrat dan terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024.

“Maka untuk menjawab peryataan ini sebenarnya cukup mudah. Adakah kekisruhan di tubuh Demokrat sampai akhirnya Moeldoko kemudian terlibat bersama kelompok KLB Deli Serdang? Selanjutnya persoalan arah demokrasi yang bergeser di dalam tubuh demokrat, demokrasi seperti apa yang bergeser?” ujar Anwar Hafid.

Dia menerangkan, prinsip Demokrat yang senantiasa menghargai persamaan hak dalam pengambilan keputusan, yang dibangun atas dasar konstitusional AD/ART berjalan dengan baik dalam tubuh Partai Demokrat.

“Kongres yang dihadiri oleh seluruh ketua DPD, DPC, unsur DPP, bukankah adalah cermin bahwa Demokrat berdiri atas asas demokrasi? Bukan dengan klaim secara paksa atas Demokrat oleh mereka yang bukan kader Demokrat layaknya apa yang dilakukan oleh Moeldoko,” pungkasnya.

Rep: Faldi/Ed: Nanang