Pokir Komisi III DPRD Sulteng, Semua OPD Diminta Perbanyak Program Pemberdayaan Masyarakat

oleh
Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sonny Tandra. (FOTO: DOK. HUMPRO DPRD SULTENG)

PALU – Komisi III Bidang Pembangunan, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), berharap agar semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperbanyak program pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di semua wilayah.

Selain itu, komisi III juga mengharapkan agar APBD Tahun 2022 benar-benar sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta program dan kegiatan yang dilakukan juga benar-benar prioritas dan dibutuhkan masyarakat.

“Komisi III juga meminta supaya pembangunan merata di semua wilayah,” kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Sulteng, Sonny Tandra, saat menghadiri Forum Perangkat Daerah di Kantor Bappeda Sulteng, Senin (05/04).

Permintaan tersebut berdasarkan hasil reses serta koordinasi dalam daerah yang tertuang dalam pokok pikiran (pokir) komisi III.

Di hadapan forum, Sonny Tandra secara rinci menyampaikan poin demi poin pokir tersebut untuk OPD yang menjadi mitra kerjanya.

Untuk Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, komisi III meminta agar meningkatkan harga satuan pemeliharaan rutin dan berkala, sehingga pemeliharaan jalan bisa maksimal.

“Dalam pembangunan dan peningkatan ruas jalan, diutamakan ruas jalan yang melewati permukiman masyarakat, juga akses  jalan ke perkebunan dan persawahan agar berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri,” katanya.

Kepada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air, komisi III meminta agar pagu anggaran di OPD ini lebih banyak diperuntukkan pada perbaikan irigasi yang rusak dan penanganan sungai. Hal ini karena dari 30 daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi yang mengairi  37 ribu hektar lebih persawahan, 18 di antaranya perlu penanganan serius.

“Dengan diperbaikinya Irigasi yang rusak tersebut, maka persawahan yang selama ini tidak digarap, dapat kembali digarap. Ini akan membuka lapangan pekerjaan serta mendukung ketahanan pangan,” tutur Politisi Partai NasDem itu.

Begitu juga dengan sungai. Di Sulteng, kata dia, banyak sungai yang sering banjir dan mengakibatkan kerugian materi pada masyarakat sehingga perlu ditangani serius agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Sementara itu, untuk Dinas Perhubungan, komisi III meminta agar melakukan rehabilitasi rambu-rambu lalu lintas yang berada di sepanjang ruas jalan provinsi, marka jalan serta patok kilo meter yang rusak dan tidak lagi berfungsi.

“Memasang lampu jalan khususnya di wilayah permukiman warga serta di ruas jalan provinsi untuk menerangi jalan serta meminimalisir terjadinya tindak kejahatan di jalan,” katanya.

Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pagu anggarannya diminta bisa dimaksimalkan untuk pelatihan managemen Bumdes, mengingat Bumdes merupakan pilar ekonomi desa yang dapat memutus mata rantai tengkulak yang secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat.

Dengan makin maraknya kegiatan pertambangan, baik legal maupun ilegal, maka Dinas Lingkungan Hidup diharuskan memperkuat pengawasan terhadap dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan baik terhadap penggalian maupun pemakaian bahan-bahan kimia yang berakibat pada kerusakan lingkungan maupun pencemaran udara dan air.

“UPTD Lab Lingkungan Hidup harus dimaksimalkan terutama pada peralatannya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup bisa cepat mengantisipasi terjadinya pencemaran udara dan air,” kata Sonny.

Tak hanya itu, Dinas Lingkungan Hidup juga diminta untuk dapat mengantisipasi limbah B3 yang dihasilkan oleh setiap rumah sakit yang ada di wilayah Sulawesi tengah.

Kepada Bappeda, komisi III berharap agar menjadi OPD yang bisa menyeleksi serta memverifikasi program dan kegiatan setiap OPD yang benar-benar sesuai dengan visi misi gubernur terpilih.

Sedangkan kepada Dinas ESDM, hal ini terkait terbitnya Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2020 tentang Minerba sehingga diharapkan dapat fokus pada program dan kegiatan pengeboran sumur dalam bagi masyarakat yang kesulitan air bersih dan penyambungan listrik ke rumah-rumah masyarakat yang tidak mampu.

“Untuk Badan Pengkajian Penelitian Inovasi Daerah diharapkan dapat melakukan penelitian yang hasilnya dapat dipakai oleh OPD lain dalam menyusun program dan kegiatannya. Terakhir untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa diminta untuk menambah jumlah SDM dan servernya  agar lebih maksimal,” tutup Sonny. (RIFAY)