Warga Laporkan Perampasan Lahan oleh Perusahaan Sawit ke Komnas HAM Sulteng

oleh -

PALU- Sejumlah perwakilan warga transmigrasi desa Kancuu, Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso dan desa Rio Mukti, Kabupaten Donggala mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) Jalan Suprapto,Kota Palu Jumat (8/12).

Kedatangan perwakilan warga tersebut melaporkan dugaan perampasan lahan warga dilakukan oleh anak perusahaan perkebunan sawit Astra Agro Lestari (AAL) diantaranya Sawit Jaya Abadi (SJA) 2 dan PT Mamuang.

Selain melaporkan anak perusahan tersebut, mereka juga menuntut tanah diambil perusahaan dikembalikan kepada warga dan meminta instansi terkait tidak menerbitkan izin hak guna usaha (HGU) perusahaan tersebut. Dan BPN/ATR setempat segera menerbitkan sertifikat sebagai alas hak bukti kepemilikan bagi warga transmigrasi.

Perwakilan warga transmigrasi desa Kancuu Yeni Sandipu menjelaskan, sebagai warga transmigrasi, sesuai aturan seharusnya setiap kepala keluarga (KK) diberikan lahan seluas 2 hektare (Ha).

Tapi kenyataannya kata dia, dirinya bersama 50 KK lainnya diharuskan menyiapkan lahan seluas 1 ha, dengan rincian 50 are trans luar daerah bagi 50 KK dan 50 are trans lokal.

Dengan ketentuan nanti kata dia, perusahaan memberikan lahan sawit 1 ha sebagai tukar guling. Tapi kenyataanya sampai sekarang lahan sawit dijanjikan tersebut tidak ada. Bahkan perusahaan mendesak warga menjadi anggota plasma.

“Lahan sawit 1 ha siap panen diberikan perusahaan itu nantinya sebagai hutang bagi petani diharuskan membayar Rp98 juta,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan warga trans Kancuu lainnya Yunius mengatakan, sebagai warga transmigrasi belum ada dibentuk koperasi atau kelompok tani yang ada, tetapi sudah dibebani utang oleh perusahaan Rp98 juta.

“Sedangkan lahan transmigrasi ada sekarang belum terselesaikan.Bagaimana mau bayar hutang, lahannya masih bermasalah,” tanyanya.

Warga trans lainnya Sulnayanti Bontura mengatakan, di wilayah transmigrasi mereka banyak permasalahan seperti tidak adanya tenaga kesehatan dan kurangnya tenaga pendidik.

Sementara warga Rio Mukti Ketut menjelaskan, konflik terjadi antara warga dengan perusahaan bermula awal 2000 PT Lestari Tani Teladan (LTT) menyerahkan lahan 4 blok luasnya sekitar 72 ha ke pemerintah desa setempat untuk dibagi kepada petani.

Lalu di 2005-2006 masuklah PT Mamuang mengklaim lahan tersebut masuk ke dalam hal guna usaha (HGU), tanpa menunjukkan bukti kepemilikan HGU kepada warga.

“Tanah inilah sampai saat ini kami perjuangkan bersama 50 KK lainnya,” ujarnya.

Tidak sampai di situ saja, kata dia, akses jalan warga pergi ke kebun di luar HGU perusahaan pun diputus. Hal itu membuat warga harus memutar jalan menambah jarak tempuh lebih jauh. Perusahaan kata dia beralasan, hal itu dilakukan, karena adanya pencurian buah sawit

Ketua Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Sintuwu Raya Poso mengadvokasi warga, Nia Sudin memaparkan,sudah banyak pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh PT SJA 2.

Kata dia,perusahaan SJA 2 tidak memiliki HGU, hanya berdasarkan Izin Lokasi (Inlok) dan pelanggaran lainnya.

Olehnya kata dia, pihaknya menuntut agar perusahaan mengembalikan lahan warga dan menghentikan aktivitas perusahaan.

“Sebab SJA belum memilik HGU dan secara ilegal melakukan aktifitas. Dan meminta BPN/ATR jangan menerbitkan izin HGU, selama konflik agraria tidak selesai,” katanya.

Selain itu menuntut kementerian desa pembangunan daerah tertinggal transmigrasi mencabut izin penyelenggara transmigrasi, sebab berdasarkan investigasi mereka lakukan bersama wahana lingkungan hidup (WALHI) banyak pelanggaran dilakukan SJA 2 tidak sesuai izin penyelenggara transmigrasi.

Kepala Departmen Advokasi dan Kampanye WALHI Sulawesi Tengah Aulia Hakim menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pengecekan kalau PT SJA belum memiliki HGU.

Ia memaparkan, perusahaan hanya memiliki izin lokasi (Inlok) sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku selama tiga tahun saja. Yang mana harus diperbaharui atau ditingkatkan statusnya.

“Nah perusahan ini sudah beroperasi lama, tidak mengurus izin HGU hal tersebut terkonfirmasi oleh Pemerintah Provinsi Sulteng dari 42 perusahan beroperasi tanpa HGU salahsatunya PT SJA,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam kasus anak perusahaan AAL ada 10 pembeli Internasional memutus pembelian crude palm oil (CPO) dari AAL.

Olehnya dia meminta kepada Pemprov Sulteng memberikan punishment atau sanksi terhadap anak perusahaan AAL tidak memproses penerbitan HGU, sebab sudah merugikan masyarakat selama bertahun-tahun. Selain itu memulihkan dan mengembalikan hak mereka.

Analis Kebijakan Komnas HAM Perwakilan Sulteng HIdar mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari masyarakat dan menindaklanjutinya dengan melakukan analisa setelah laporan pengaduan disampaikan secara lengkap tertulis dan dengan dokumen pendukung.

Selanjutnya kata dia, pihaknya lalu mengirimkan surat kepada pihak-pihak terkait, khususnya Pemprov Sulteng, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat guna diselesaikan secara efektif dan tuntas.

Selain itu juga kata dia, pihaknya berkoordinasi dengan Kapolda Sulteng guna melakukan pendekatan persuasif dan mengenyampingkan pendekatan hukum pidana.

Sementara dikonfirmasi terpisah 0812-6084-43XX Humas PT LTT Hendi dan 0813-5434-90XX Humas PT SJA Reymond belum memberikan respon, hingga berita naik tayang. (IKRAM)