PALU – Gubernur Sulteng, Longki Djanggola, mengatakan, saat ini di Sulteng belum ada kasus positif terpapar corona. Sehingga, usulan Ketua DPRD Sulteng untuk menetapkan lockdown, menurutnya belum perlu dilakukan.
“Karena risikonya sangat besar. Kebijakan lockdown itu konsekuensinya stop aktivitas masyarakat, sehingga negara harus menanggung biaya hidup masyarakat,” tegas Gubernur saat memimpin rapat pencegahan dan antisipasi penyebaran Covid-19 (virus corona), di ruang kerjanya, Senin (16/03).
Pihaknya, kata dia, hanya menyampaikan imbauan untuk pencegahan dan antisifasi penyebaran Covid -19 yang bisa menjadi acuan dan dasar pelaksanaan pemerintah kabupaten dan kota dengan mengurangi aktifitas pendidikan, aktifitas pelayanan pemerintah dan swasta dan akfitas masyarakat
Lebih lanjut dia mengatakan, terkait 32 orang yang baru pulang dari Jepang, akan terus diawasi. Sementara 2 orang yang sedang dirawat, saat ini kondisi kesehatannya sudah berangsur baik dan hasil lab-nya sementara dikirim ke Jakarta.
Gubernur juga menyampaikan, saat ini daerah yang sudah ada kasus Covid -19, selain Jakarta, juga ada kasus seperti Sulawesi Utara, Jawa Tengah dan Solo, sehingga diharapkan masyarakat agar dapat membatasi diri untuk berkunjung ke daerah tersebut.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulteng, dr Reny Lamadjido, melaporkan, secara nasional terdapat 117 kasus yang positif terpapar Covid-19, lima di antaranya meninggal dunia.
Namun begitu, kata dia, tidak sedikit jumlah pasien yang sembuh dari penyakit tersebut.
Dia mengatakan, untuk Sulteng terdapat 32 Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), satu di Kabupaten Banggai dan dua orang dirawat di RSUD Undata.
“Tetapi positif atau negatif masih menunggu hasil laboratorium dari Jakarta,” kata dr Reny.
Rapat kemarin juga dihadiri unsur Forkopimda, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Kepala RSU daerah/swasta, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta instansi teknis lainnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sulteng, Nilam Sari Lawira menyatakan, pihaknya akan mempertimbangkan untuk mendorong Gubernur Sulteng agar mengambil langkah cepat dan terukur terkait ancaman pandemi Covid-19 atau virus corona.
Menurut Nilam, ada tiga hal yang mendesak untuk dilakukan, salah satunya adalah kebijakan lockdown atau menutup akses keluar masuk Sulteng, khususnya bandara, pelabuhan dan lainnya, paling tidak dalam rentang waktu dua pekan ke depan. (YAMIN)
