MOROWALI, MAL — PT Vale Indonesia Tbk memperkuat tata kelola hutan Morowali di wilayah Indonesia Growth Project (IGP) melalui pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan kepatuhan hukum serta perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi mekanisme penyelesaian dan pengamanan kawasan hutan bersama Pemerintah Kabupaten Morowali dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
Kolaborasi multipihak ini bertujuan membangun kesamaan pandangan mengenai status pemanfaatan lahan agar aktivitas yang telah berlangsung dapat diselesaikan tanpa memicu perambahan baru.
Upaya ini menjadi bagian penting bagi perusahaan dalam menjaga integritas kawasan hutan sekaligus melindungi mata pencaharian masyarakat lokal di sekitar area operasional.
“Sebagian kawasan hutan dalam areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, penyelesaiannya perlu memperhatikan ketentuan hukum, kondisi sosial, dan kelestarian lingkungan secara seimbang,” kata Head of Mine Operation Bahodopi Vale Indonesia, Wafir.
Sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi seluas 22.699 hektare, PT Vale Indonesia Tbk berkomitmen melaksanakan pengamanan kawasan sesuai regulasi. Perusahaan juga menetapkan batas tanggal pengakuan atau Cut Off Date (COD) untuk memberikan kepastian hukum terhadap klaim hak pihak ketiga di area tersebut.
Penyelesaian tata kelola hutan Morowali ini nantinya berbasis data yang dapat diverifikasi melalui Program Pemulihan Mata Pencaharian atau Livelihood Restoration Program (LRP). Identifikasi aktivitas masyarakat dilakukan secara transparan dengan melibatkan pemerintah desa serta instansi teknis untuk menentukan mekanisme kompensasi atau pemberdayaan yang tepat.
“Vale Indonesia berkomitmen tinggi dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan kemajuan masyarakat seiring dengan pertumbuhan bisnis. Kami terus berupaya membangun komunikasi terbuka untuk memastikan kelestarian hutan terjaga dalam jangka panjang,” kata Wafir.
Program pemulihan ini diarahkan pada penguatan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses peluang kerja bagi warga terdampak. ***
