Soal Lahan Huntap, Wali Kota: BPN Sulteng Tak Mau Bantu Pemkot

oleh

PALU – Wali Kota Palu, Hidayat, kembali bereaksi menyikapi terbitnya surat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng Nomor: 949/72.mp.03.03/x/2019 yang dilayangkan kepada Dirjen Kementerian Penertiban, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada Kementerian ATR/BPN.

Surat yang ditembuskan kepada Wali Kota Palu itu berisi pengeluaran tanah yang terindikasi terlantar dari database.

Oleh Hidayat, surat tersebut dinilai sebagai sikap yang tidak membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dalam menyelesaikan persoalan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana. Hidayat menganggap, lahan yang diberikan BPN untuk pembangunan huntap, hanya sebagian kecil dari lahan bekas HGB tersebut.

“Tidak ada i’tikad baik dari Kanwil BPN Sulteng untuk membantu Pemkot dalam menyediakan lahan untuk kepentingan rehab rekon kebencanaan, terutama untuk kepentingan perkantoran pemerintah serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya,” tuturnya.

Hidayat menganggap, BPN Sulteng lebih mengutamakan pemegang HGB yang sudah selesai masa berlakunya dan pihak yang saat ini telah menerlantarkan lahan ratusan hektar lalu tidak pernah membayar PBB.

Aktivis Nusantara Coruption Wath (NCW), Anwar Hakim, mengatakan, political will dari Menteri ATR sudah baik. Hal itu dibuktikan dengan adanya surat yang dikeluarkan tanggal 15 Oktober 2019 lalu kepada Kanwil BPN Sulteng.

“Tinggal inplementasi dan eksekusinya yang belum kongkret,” ucap Anwar, Selasa (12/11).

Anwar mengaku telah mengamati Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 10 Tahun 2018 terkait percepatan rehabilitasi rekonstruksi bencana gempa bumi dan stunami Palu dan SK Gubernur tanggal 28 Desember 2018 tentang penlok.

“Semua itu adalah sebuah political will yang sangat positif. Hanya saja yang mengherankan, ada apa status lahan huntap belum clean and clear, padahal lokasi HGB tersebut sudah ada beberapa yang berakhir masa berlakunya, khususnya PT. Duta Dharma Bhakti dan PT. Sinar Waluyo,” sebutnya.

Apalagi, kata dia, belum lama ini Menteri ATR telah memerintahkan pembangunan huntap pada tanggal 15 Oktober 2019 lalu

“Kenapa sampai hari ini seakan lokasi huntap tersebut masih tarik menarik antara BPN dan pihak pemegang HGB,” tanyanya.

Lebih lanjut Anwar mengatakan, untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor: 10 Tahun 2018 itu, seharusnya pihak BPN menggunakan instrumen UU Nomor: 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. (HAMID)