Rp13 Miliar Dialokasikan untuk TNI

oleh
Suasana rapat Pansus APBD 2020 di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, Selasa (19/11). (FOTO: MAL/MELDA)

PALU – Panitia Khusus (Pansus) Raperda APBD Kota Palu tahun 2020, khawatir, dana stimulant untuk korban bencana yang dimasukkan dalam struktur RAPBD 2020, bermasalah.

“Dana stimulan ini kan tidak bisa dibilang SILPA (Sisa Lebih Penggunaa Anggaran) APBD Perubahan 2019 seperti yang TAPD katakan karena masuk ke kas daerah setelah APBD Perubahan 2019 disetujui,” ujar Ketua Pansus, Ishak Cae saat rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial Kota Palu dalam rangka membahas Rancangan APBD Tahun 2020 di ruang sidang utama DPRD, Selasa (19/11).

Menjawab pertanyaan itu, Kepala Bappeda Kota Palu, Arfan, menjelaskan, pihaknya sendiri sudah mempertanyakan ke Kementerian Keuangan mengenai masuknya dana rehab rekon sebesar Rp820,640 miliar lebih ke kas daerah di saat perubahan anggaran Tahun 2019 sudah selesai.

Kata dia, jika merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 13 Tahun 2006 pasal 62, boleh masuk setelah perubahan tetapi dalam kategori tanggap darurat.

“Kami tanyakan, kalau ini masuk di 2019 setelah perubahan anggaran maka aturan apa yang harus kami gunakan khususnya menghadapi DPRD. Ternyata ada aturan yaitu Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor: 224/PMK 07 Tahun 2017 pasal 13 dan peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Dana Hibah,” katanya.

Tetapi, menurut Arfan, di dalam Permenkeu, DPRD harus diberikan surat pemberitahuan terhadap masuknya dana ini yang dimasukan dalam lampiran perubahan penjabaran APBD 2019.

“Penjabarannya kami sudah susun. Namun ternyata yang bikin kendala adalah, begitu kami selesai di awal Oktober, kemudian dana ini masuk di tanggal 25 Oktober 2019,” terangnya.

Kemudian, lanjut dia, BNPB kembali menyampaikan ada kebijakan baru dalam proses pembayaran dana rehab rekon kepada warga penerima. Sebelumnya, kata dia, tidak ada dana alokasi untuk pembiayaan TNI untuk membantu pembangunan rumah rusak berat.

“Tiba-tiba ada penegasan melalui surat bahwa keterlibatan TNI itu menjadi tanggung jawab dari dana  dana hibah yang dikirim ke kas daerah masing-masing,” tuturnya.

Awalnya, kata dia, jumlah personel TNI hanya 430 orang yang bekerja selama 6 bulan. Belakangan, kata dia, bertambah lagi menjadi 490 orang.

Dia menambahkan, alokasi anggaran untuk membiayai TNI sebesar Rp13 miliar melalui dana operasional dari dana hibah yang dimaksud.

“Nanti akan ditempatkan di belanja langsung BPBD Kota Palu. Ini yang menyebabkan bahan untuk kami sampaikan ke DPRD masih tertunda. Kalau kita menunggu itu, bisa-bisa pembahasan APBD kita mengalami keterlambatan,” katanya.

Selain jumlah personel, juga dibahas penetapan standar harga makan minum untuk TNI yang harus menggunakan standar mabes, sebesar Rp140 ribu per hari dikali 6 bulan atau 180 hari.

Terkait itu, Ketua Pansus, Ishak Cae menyarankan agar pihaknya bersama Pemkot berkonsultasi ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar  penggunaan dana itu tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Konsultasi akan dilaksanakan Rabu tanggal 20 hari ini. (MELDA)