PALU – Draf policy brief (ringkasan kebijakan) tentang pertisipasi penyandang disabilitas dan lanjut usia (Lansia), dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PPB) yang ingklusif di Kabupaten Sigi, menjadi diskusi hangat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Disaster Management Center Dompet Dhuafa (DMC DD). Kegiatan yangmenggandeng Kelompok Kerja Organisasi Penyandang Disabilitas (Pokja Opdis) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS LU)Pelita Hati. di salah satu tempat di Kota Palu, belum lama ini.
Diskusi yang menghadirkan tiga narasumber yakni, dari akademisi Sutan Efendi, tim perumus policy brief, Jauhari dari BP3D Sigi dan Saiful Taslim dari FPRB Kabupaten Sigi itu, menghimpun masukan dari para peserta untuk mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ingklusif di Sigi.
“Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Pemda Sigi sudah melakukan hal yang sesuai dengan ketentuan, respon penanganan kebencanaan maupun hal lain dalam membantu masyarakat yang terdampak,” kata Jauhari.
Tentunya hal tersebut, menurutnya, menjadi tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Menyangkut penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ingklusif, Pemda Sigi juga selama ini telah menyentuh mereka yang berisiko (rentan) disabilitas dan lansia, dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan.
“Ada beberapa desa yang selama ini kita sudah membantu seperti, tongkat, kursi roda bagi saudara kita yang sulit berjalan. Demikian juga alat dengar bagi yang sulit mendengar,” ujarnya.
Dengan adanya kegiatan policy brief dengan mengusung dan mendorong penyelenggaraan penaggulangan bencana yang inklusif ini, kata Jauhari, pihaknya sangat mendukung dan akan lebih menguatkan regulasi yang ada di Pemda Sigi, agar kelompok rentan disabilitas dan Lansia juga mendapat hak yang sama.
Sementara Sutan Efendi menyatakan, policy brief merupakan rangkaian sejumlah penelitian yang dilakukan, terkait dengan penaggulangan bencana yang inklusif. Pada diskusi ini dengan hadirnya beberapa lembaga termasuk organisasi penyandang disabilitas (Opdis) dan LKS LU yang menangani Lansia, serta sejumlah lembaga kemanusiaan dan pihak OPD Provinsi Sulteng, menjadi sebuah kekuatan dalam mendorong Pemda Sigi dalam pemahaman bencana yang ingkulsif.
“Pertemuan ini sangat baik dan policy brief yang di diskusikan saat ini, akan menjadi masukan dan sebuah penguatan dalam mendorong yang sangat penting dalam kebencanaan yang yang inklusif,” ujarnya.
Saiful Taslim dari FPRB Sigi menyatakan, policy brief ini sangat sangat perlu, karena dengan pertemuan ini akan mendapatkan masukan terkait penangan kebencanaan yang Ingklusif.
Rep: HADY
Ed: NANANG
