POSO, MAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso memperketat komitmen pemberantasan korupsi dengan mewajibkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menandatangani Pakta Integritas.
Langkah itu bagian dari upaya mencegah konflik kepentingan, menolak gratifikasi, serta memperkuat pengawasan internal menjelang evaluasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Komitmen tersebut ditegaskan dalam apel bersama yang dipimpin Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Poso, Ir. Heningsih Tampai, di halaman Kantor Bupati Poso, Senin (9/11).
Penandatanganan pakta integritas diikuti seluruh pimpinan OPD sebagai bentuk tanggung jawab membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang yang dibacakan pada kegiatan tersebut, ditegaskan bahwa pakta integritas tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif.
Sekkab Poso, Heningsih Tampai, menekankan pentingnya kesungguhan seluruh pimpinan perangkat daerah dalam menerjemahkan komitmen tersebut ke dalam tindakan nyata.
“Pakta integritas ini bukan sekadar seremonial atau pemenuhan dokumen SPI KPK, tetapi harus menjadi komitmen moral setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” tegas Heningsih.
Ia mengingatkan agar fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, serta setiap potensi konflik kepentingan dan pemberian gratifikasi ditangani sesuai ketentuan.
Selain itu, Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan sebagai sistem peringatan dini, bukan sekadar mencari kesalahan setelah pelanggaran terjadi.
“Pengawasan harus menjadi langkah pencegahan. Setiap rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti secara serius agar tidak menjadi persoalan berulang,” tukasnya.
Sekkab Ningsih menekankan kepatuhan pelaporan LHKPN serta keberanian ASN menolak dan melaporkan gratifikasi.
“Melalui langkah ini, pemerintah berharap hasil evaluasi SPI KPK tidak sekadar membaik secara administratif, tetapi mencerminkan perubahan perilaku aparatur dan kualitas tata kelola pemerintahan,” tandasnya.
