Pilkada Serentak Dinilai Rugikan Kepala Daerah, Tim Ahli Gubernur Sulteng Tempuh Jalur Hukum

oleh -

PALU – Staf Ahli Gubernur Sulteng Rohani Mastura, bersama tim mendatangi Donal Faris Rasamalah Aritonang di Kantor Visi Law Office, di Jakarta. Kedatangan mereka untuk konsultasi untuk menempuh jalur hukum, uji Materi Pasal 201, ayat 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Mereka ingin, memastikan legal standing Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir, sebagai kepala daerah yang ikut terpotong masa jabatannya.

Menurut tim, Pasal 201 Ayat 7 ,8 dan 9 , UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sementara dalam Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada selama 5 Tahun. Selain itu juga Pasal 201 Ayat 7,8,9 memiliki frase yang tidak memberikan keadilan dan persamaan hukum terhadap 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada serentak Tahun 2020, sesuai dengan UUD 1945 bahwa demokrasi yang dijalankan harus memberikan rasa Keadilan kepada semua warga negara.

Ia mengatakan, kedatangannya ke Kantor Visi Law Office, adalah petunjuk dan arahan dari gubernur dan wagub, agar perjuangan untuk uji materi Pasal 201 Ayat 7,8 dan 9 UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Gubernur dan wakil Gubernur Sulawesi Tengah juga siap menjadi pihak yang turut melakukan uji materi kepada MK bersama kepala daerah yang lainnya mewakili 270 Kepala Daerah hasil Pilkada Tahun 2020, karena memiliki legal standing.

Rohani mengatakan, hasil Pilkada 2020 banyak yang dilantik tidak bersamaan, karena menyesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah sebelumnya.

“Bahkan ada yang menjalankan masa jabatan hanya 2 tahun saja, sehingga sangat merugikan Kepala Daerah Terpilih Tahun 2020,dan sangat merugikan kepala daerah yang terpilih karena tidak akan mungkin mewujudkan seluruh visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemda. Hal ini juga sangat dipengaruhi terjadinya pandemi covid 19 pada masa pemerintahan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Tahun 2020.

“Sehingga langkah hukum yang dilakukan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Mamun Amir bersama Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Barat dan sembilan Kabupaten/Kota mewakili legal standing 270 pasangan kepala daerah hasil Pilkada Tahun 2020, merupakan langkah Hukum yang sangat tepat, ” urainya.

Dia mengatakan, langkah ini adalah perjuangan seluruh masyarakat yang berada pada 270 daerah, yang memberikan dukungan demokrasi kepada pasangan kepala daerahnya untuk memimpin selama 5 Tahun.

Reporter: IRMA/Editor: NANANG