PARIMO, MAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), memperketat pengawasan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan melalui pembenahan data penerima, verifikasi identitas, serta penertiban administrasi penerbitan barcode.
Langkah tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja Petugas Lapangan dan Penyuluh Perikanan Kabupaten Parimo yang berlangsung di Hotel Anutapura, Kecamatan Parigi, selama dua hari, mulai 9 hingga 10 November 2026.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kawasan dan Wilayah, Muhammad Indrus, S.Pi., M.A.P., yang membacakan sambutan Bupati Parimo, H. Erwin Burase.
Dalam sambutan tersebut, petugas lapangan dan penyuluh perikanan diminta memperkuat pendataan, pendampingan, serta pengawasan terhadap aktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Salah satu perhatian utama adalah pemutakhiran data nelayan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Data tersebut menjadi dasar penentuan penerima subsidi BBM maupun berbagai program bantuan pemerintah agar penyalurannya tepat sasaran.
Selain pengawasan subsidi BBM, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan retribusi sektor kelautan dan perikanan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Agenda lainnya meliputi pembaruan statistik perikanan tangkap, peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan, serta penguatan pemahaman petugas terhadap regulasi dan standar pelayanan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Parimo, Mohamad Nasir, mengatakan koordinasi antara penyuluh perikanan pusat dan petugas teknis daerah perlu diperkuat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Ia menyebutkan, Kabupaten Parimo memiliki sekitar 15.000 nelayan dan 3.000 pembudidaya ikan yang sebagian besar menggantungkan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan.
“Tingginya risiko pekerjaan nelayan akibat badai, gelombang laut, dan perubahan cuaca menjadikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai kebutuhan penting,” jelas Nasir.
Karena itu, ia meminta petugas lapangan dan penyuluh memastikan validitas data calon penerima BPJS Ketenagakerjaan maupun santunan agar manfaat program tersebut diterima masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Nasir juga menekankan pentingnya verifikasi profesi nelayan sebagai salah satu persyaratan penerbitan barcode BBM bersubsidi. Menurutnya, kartu usaha perikanan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar bekerja sebagai nelayan, bukan sekadar memiliki hobi memancing.
“Penertiban tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas subsidi sekaligus memastikan hak nelayan tidak dialihkan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria,” terangnya.
Melalui rapat kerja tersebut, Pemkab Parimo menargetkan pembenahan tata kelola sektor perikanan, mulai dari validasi data penerima bantuan, pengawasan subsidi BBM, optimalisasi PAD, hingga peningkatan perlindungan sosial bagi nelayan.
Sinergi antara petugas lapangan, penyuluh perikanan, dan perangkat daerah terkait diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta memastikan berbagai program pemerintah memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Parimo. **
