JAKARTA, MAL — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat tata kelola dan pelindungan konsumen industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Kedua langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat ketahanan industri pendanaan digital di tengah meningkatnya ancaman siber dan risiko operasional layanan keuangan berbasis teknologi.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, mengatakan penyelenggara LPBBTI perlu mengubah pendekatan keamanan siber menjadi ketahanan siber. Artinya, perusahaan tidak hanya dituntut mencegah serangan, tetapi juga mampu memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” kata Agusman saat peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, Selasa (10/11).
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI mencakup lima aspek, yakni tata kelola, identifikasi, pelindungan, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
Pedoman tersebut juga menyediakan instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan. Penerapannya disesuaikan dengan skala, kompleksitas, dan karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menegaskan, keamanan dan ketahanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab bagian teknologi informasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, serta seluruh pegawai.
Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, mengatakan ancaman siber dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, serta merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Karena itu, diperlukan kolaborasi antarpemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), dan ISACA Indonesia Chapter.
Selain penguatan keamanan siber, OJK juga mendorong perbaikan praktik penagihan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Pakta tersebut menjadi komitmen bersama untuk memastikan proses penagihan berlangsung secara profesional dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan hak serta pelindungan konsumen.
Agusman menegaskan, praktik penagihan harus menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak menggunakan intimidasi maupun kekerasan. Penyelenggara LPBBTI juga bertanggung jawab memastikan perusahaan jasa penagihan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan prinsip etika.
Melalui kedua kebijakan tersebut, OJK mendorong industri LPBBTI memperkuat pengelolaan risiko, keamanan data, dan tanggung jawab terhadap konsumen agar layanan pendanaan digital dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.
