JAKARTA, MAL – Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Kazuo Yana, mengundurkan diri setelah pernyataannya yang mengindikasikan penggunaan anggaran pemerintah untuk kepentingan politik memicu kecaman publik dan oposisi.
Yana menuai kritik setelah mengaku memangkas anggaran perbaikan jalan di Kota Nasukarasuyama dan Nakagawa, Prefektur Tochigi, karena kedua wali kota di wilayah tersebut tidak mendukungnya dalam pemilihan umum parlemen pada Februari lalu.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tertutup anggota Partai Demokrat Liberal (LDP) di Kota Ohtawara pada Mei lalu. Rekaman pernyataannya kemudian dibocorkan oleh seorang pengungkap informasi (whistleblower) kepada media pada Oktober, sebulan setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menunjuknya sebagai menteri.
Yana mengaku mengundurkan diri untuk mencegah kontroversi tersebut mengganggu kinerja pemerintah, khususnya dalam menjalankan kebijakan pertanian.
“Sangat penting untuk menghindari situasi di mana pemerintah tidak lagi dapat sepenuhnya fokus pada kebijakan pertanian,” kata Yana, seperti dikutip NHK.
Yana telah meminta maaf atas pernyataannya. Namun, ia membantah memiliki kewenangan untuk memerintahkan kementerian memangkas anggaran tersebut.
Meski demikian, partai-partai oposisi menilai pernyataan Yana menunjukkan tindakan yang tidak pantas bagi seorang pejabat negara. Kritik juga datang dari internal LDP, yang mempertanyakan kelayakannya menjabat menteri karena dinilai menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik.
Kontroversi itu bermula ketika Yana masih menjabat anggota majelis rendah parlemen Jepang. Ia kembali terpilih dalam pemilu Februari lalu.
Selain persoalan anggaran, sejumlah media Jepang melaporkan Yana diduga mengatur bus antar-jemput gratis bagi para pendukungnya selama kampanye pemilu parlemen. Pihak oposisi menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Pemilu Jabatan Publik.
Pengunduran diri Yana menjadi yang pertama dari jajaran menteri dalam kabinet pemerintahan Takaichi.
Pada Rabu (14/10), Takaichi menyampaikan penyesalannya atas polemik tersebut dan mengakui tanggung jawab atas keputusan menunjuk Yana sebagai menteri.
“Saya yang melakukan penunjukan tersebut. Tanggung jawab atas penunjukannya ada di pundak saya, perdana menteri,” kata Takaichi, seperti dikutip Reuters.
Takaichi menyatakan akan mengumumkan pengganti Yana pada Kamis (15/10).**
