Mark-Up Harga Sampai 50 Persen

oleh
Salah satu tersangka dugaan korupsi alkes Poso saat akan masuk ke dalam mobil tahanan Kejati untuk dibawa ke Lapas Perempuan Klas III Palu. (FOTO: MAL/IKRAM)

PALU – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng menahan tiga tersangka dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Sakit Umum Daerah Poso, Selasa (15/10).

Ketiganya, yakni Noberial Marten Salmon, Amran A Madjid dan Suridah terlibat dugaan korupsi pengadaan alkes tersebut dengan pagu anggaran Rp30 miliar Tahun anggaran 2013.

Penahanan dilakukan setelah ketiganya menjalani pemeriksaan kesehatan dan penyelesaian administrasi. Setelah itu, ketiganya pun langsung dibawa ke mobil tahanan. Untuk tersangka Noberial dan Amran dibawa menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II Maesa Palu. Sementara Suridah dibawa menuju Lapas Perempuan Klas III Palu.

Koordinator Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulteng, Hadiman, mengatakan, dalam kasus tersebut, Noberial Marten Salmon bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK pada Dinkes Poso dan Amran Abdul Majid selaku Staf Teknis Bidang Perencanaan di RSUD. Sementara Suridah sendiri merupakan PPK pada RSUD Poso.

Dia mengatakan, ketiganya tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) masing-masing sebagaiman diatur dalam perundang-undangan.

“Misalnya PPK yang tidak melakukan survey harga dan tidak mempertimbangkan harga diskon sehingga harga dibuat dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS), makanya terjadi penggelembungan harga (mark up) sampai 40-50 persen,” tuturnya.

Akibatnya, kata dia, negara mengalami kerugian, masing-masing pada Dinkes sekitar Rp3,2 miliar dan pada RSUD Poso sekitar Rp4,8 miliar.

“Kerugian ini hasil perhitungan ahli, total kerugian pada dua instansi tersebut sekitar Rp8 miliar,” ujar Hadiman, didampingi Kasi Penkum dan Humas Kejati Sulteng, Saenuddin.

Kepada ketiganya, kejaksaan menyangkakan pasal 2 ayat 1 dan subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHpidana.

Sedianya, dalam kasus ini, terdapat empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Satu lainnya adalah Angkasa Asray Kadoi selaku Ketua Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.

Namun Angkasa Asrai Akadoy melakukan gugatan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka dan oleh pengadilan Negeri Poso dikabulkan karena tidak cukup bukti. (IKRAM)