Legislator: LPTQ Harus Dievaluasi

oleh -

PALU – “Kemarahan” Gubernur Sulteng Longki Djanggola terkait tidak meningkatnya prestasi kafilah Sulteng dalam event Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) di tingkat nasional, adalah wajar.

“Kita juga sangat kecewa, kenapa setiap tahun tidak ada seperti Fatmawati Kasim yang bisa membawa nama Sulteng pada event ini, tidak ada regenerasinya,” ujar Anggata Komisi IV, DPRD Provinsi Sulteng, Zainuddin Tambuala, Senin (17/07).

Namun demikian, lanjut dia, kemarahan atau kritik dari gubernur tersebut harus disertai dengan solusi.

“Beliau (gubernur) marah, wajar, tapi kasih solusi sebagai pemerintah, apakah dalam bentuk penganggaran atau bentuk perhatian lainnya,” katanya.

Menurutnya, ada salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni terkait kinerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur`an (LPTQ) Sulteng. Menurutnya, lembaga yang bertanggung jawab untuk peningkatan Tilawah Qur’an ini, perlu dievaluasi.

“Harus dievaluasi kinerjanya (LPTQ) selama ini, baik kepengurusannya, tupoksinya harus jelas. Memang peran LPTQ di daerah ini terkesan tidak jalan dalam rangka pengembangan tilawatil Qur’an mulai dari tingkat paling bawah sampai keatas,” tuturnya.

Ketua DPW PKS Sulteng, Zainuddin Tambuala

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Sulteng itu mengaku masuk dalam LPTQ. Namun sampai saat ini, dia tidak mengetahui secara jelas apakah namanya masih ada atau tidak.

“Karena memang tidak pernah rapat secara periodik. Jadi memang tidak maksimal, rapatnya nanti pada saat ada event saja,” tambahnya.

Padahal, kata dia, event keagamaan itu, baik MTQ maupun STQ, berlangsung hampir tiap tahun dan LPTQ sendiri diyakini sudah mengetahui secara jelas apa yang harus dilakukan.

“Runtutannya itu harus diatur dari bawah. Jangan sampai tidak ada dibawah, lalu kita paksakan orang diatas,” tekannya.

Jika memang diperlukan, sarannya, maka tidak ada salahnya merekrut orang-orang baru di LPTQ yang benar-benar konsen dan menjiwai bagaimana mengembangkan tilawatil Qur’an.

“Bila perlu, dalam LPTQ jangan dijabat oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov). Jika memang dalam aturan harus Sekprov, mungkin bolehlah, tapi top leadernya jangan Sekprov. Kalau perlu, bentuklah ketua harian yang memang paham, menjiwai bagaimana Al Qur’an itu dan bisa konsen,” usulnya.

Dia juga sepakat jika mendatangkan pelatih tingkat nasional. Untuk dukungan anggaran, pihaknya siap memperjuangkan.

“Kita pasti dukung, tapi LPTQ-nya harus memberian gambaran dulu road map Tilawatil Qur’an di Sulteng itu bagaimana,” jelasnya.

Dia mengakui, dukungan anggaran untuk pengembangan Tilawatil Qur’an di Sulteng minim, berkisar Rp2 miliar setiap tahun. Namun menurutnya, anggaran itu juga mengikuti kinerja.

“Kalau memang prestasinya bagus, orang-orang di DPRD ini pasti mau menganggarkannya. Tapi seperti tidak konek dan tidak ada transparansinya LPTQ ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulteng, Longki Djanggola mempertanyakan kinerja pelatih dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Sulteng selaku instansi yang bertangung jawab meningkatkan kualitas qori-qori’ah dan hafiz-hafizah yang dikirim pada ajang STQ tingkat nasional.

“Saya titip kepada pelatih untuk instropeksi diri, kenapa bisa seperti itu. Jangan-jangan ada yang kurang sehingga hasilnya seperti ini,” sebut Longk saat pelepasan kafilah STQ Sulteng yang akan bertanding di ajang STQ Nasional XXIV, di Tarakan, Kalimantan Timur, pekan lalu.

Selama dua periode dia menjadi gubernur, STQ Sulteng sepertinya tidak maju-maju.

“Kalau tidak salah, STQ tahun lalu cuma dapat juara harapan. Bahkan dua tahun sebelumnya tidak dapat apa-apa,” tekannya.

Padahal, kata dia, salah satu pelatih Sulteng notabene merupakan Qori international, tapi selama ini tidak  mampu memberikan hasil yang baik. (RIFAY)