Kemenkumham Sulteng Harmonisasi Ranperbup Kabupaten Parigi Moutong Menuju Efisiensi Regulasi

oleh -

PALU – Bersama pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mautong (Parimo), Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah kembali Harmonisasikan dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Parigi Moutong tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan, Senin (22/01).

Harmonisasi peraturan perundang-undangan pada prinsipnya adalah mewujudkan norma harmonis di antara peraturan perundang-undangan. Pentingnya harmonisasi antar norma terutama norma hukum menjadi sebuah konsekuensi logis, agar sebuah ketertiban tercapai dalam sebuah tata hukum yang dibentuk suatu negara. Jika terjadi disharmoni, maka peraturan perundang-undangan yang ada di bawah dapat kehilangan daya laku dan daya gunanya.

Dibuka oleh Kadiv Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulteng, Raymond J.H. Takasenseran, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Bidang Hukum, I Putu Dharmayasa, Para Perancang Peraturan Perundang – Undangan Kanwil serta Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

“Harmonisasi peraturan berkaitan erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Proses harmonisasi dibutuhkan sebagai bentuk penyelesaian atas tidak harmonis atau tumpang tindihnya suatu peraturan lebih tinggi dengan lebih rendah atau peraturan sejajar namun tidak harmonis satu sama lain,” ungkap Raymond.

Selain itu dia juga menyampaikan bahwa harmonisasi peraturan Perundang-Undangan tersebut,nmerupakan komitmen pemerintah dalam menata regulasi agar kedepannya regulasi dihasilkan memiliki nilai keadilan, kepastian dan juga kemanfaatan dirasakan oleh masyarakat.

“Semoga apa kita kerjakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan peraturan-peraturan daerah kedepannya dapat mempermudah dan tidak menjadi penghambat pelayanan kepada masyarakat,” Pungkas Raymond.(**/IKRAM)