Kajian Hukum Pemprov Sulteng: Muktamar Alkhairaat Sudah Sesuai AD/ART

oleh -
Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr Agus Nugroho, menyampaikan pendapat di depan peserta rapat yang dipimpin Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura. Rapat Forkopimda Plus ini untuk memastikan Pelaksanaan Muktamar Alkhairaat ke XI Tahun 2023 berjalan baik, sukses, aman dan tertib. Rapat ini digelar di ruang Gubernur Sulteng, Kamis (21/9). FOTO: Istimewa

PALU – Gubernur Sulteng Rusdy Mastura dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengatakan, bahwa sesuai hasil Kajian Hukum dan Tim bahwa Pelaksanaan Muktamar Alkhairat XI Tahun 2023 sudah sesuai dengan AD/ART Alkhairaat. Muktamar XI merupakan kebutuhan Alkhairaat karena sudah beberapa kali mengalami penundaan.

Kapolda akan memberikan pengamanan yang sebaik-baiknya atas pelaksanaan Muktamar XI Alkhairat.

Peserta rapat juga berharap, dinamika yang terjadi di dalam internal pengurus Alkhairat dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdy Mastura, menyampaikan bahwa kita semua sangat mencintai Alkhairaat.

“Kita sungguh berterimakasih kepada Guru Tua yang telah membawa cahaya kebaikan di Palu yang mengajarkan agama, pendidikan dan kesehatan. Masyarakat Sulawesi Tengah sangat bersyukur kepada Alkhairat dan kebersamaannya membangun Sulawesi Tengah.

“Saya sangat menyayangkan dan sangat prihatin melihat dinamika yang terjadi di internal Alkhairaat. Kita doakan sebelum pelaksanaan Muktamar XI sudah dapat selesai, dan semua pihak dapat menacapai kesepakatan untuk bersama sama mengembangkan Alkhairaat,” ujar Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Kamis (21/9).

Menurut gubernur pada kegiatan di Jakarta, bahwa Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo tentang Pelaksanaan Muktamar Alkhairaat, dan presiden spontan menyampaikan agar Pramono Anung dapat mengatur waktunya. Untuk itu, agar panitia dan Gubernur Maluku Utara dapat memastikan kehadiran Presiden RI di Palu untuk Membuka acara Muktamar dengan resmi.

“Kalau ada penundaan waktu Muktamar, itu karena permintaan Presiden atas kesediaan waktunya untuk membuka acara,” katanya.

Pemerintah daerah akan memberikan dukungan anggaran untuk menyukseskan pelaksanaan Muktamar Alkhairaat XI Tahun 2023.

Sementara Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr Agus Nugroho, Menyampaikan bahwa Alkhairaat adalah organisasi terbesar di Indonesia Timur, karena berada pada 21 provinsi dan jumlah anggota mencapai 20 Juta, sehingga dinamika yang terjadi saat ini jangan sampai berkepanjangan, karena hal tersebut dapat mempengaruhi stabilitas daerah dan nasional.

Untuk Itu, menurutnya, kalau Muktamar Alkhairat XI tetap berjalan, maka Polda dan jajaran akan melaksanakan pola pengamanan yang sebaik-baiknya, dan Polda Sulawesi Tengah siap mengamankan Muktamar XI Alkhairat.

“Namun demikian kita tetap berharap dinamika yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebelum dilaksanakan Muktamar XI,” imbuhnya.

Sementara, Kasrem 132 Tadulako, Kajati, DPRD, Kanwil Kementerian Agam , Kepala BIN Daerah, Bupati Sigi dan Kapores Sigi, semuanya sepakat mendukung pelaksanaan Muktamar XI Alkhairaat, karena sudah sesuai dengan AD/ART Alkhairaat dan sudah menjadi kebutuhan untuk pengembangan Alkhairaat ke depan.

Reporter: IRMA
Editor: NANANG