Hidayat Beberkan Sumber Dana Pembayaran Utang Jembatan ke Kejagung

oleh
Wali Kota Palu, Hidayat menjelaskan pemeriksaan dirinya oleh Kejagung terkait pembayaran utang jembatan Palu IV. (FOTO: HAMID)

PALU – Wali Kota Palu, Hidayat menjelaskan perihal pemeriksaan dirinya oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu, terkait polemik pembayaran utang Jembatan Palu IV kepada PT Global Daya Manunggal (GDM).

Hidayat mengaku, dirinya dimintai keterangan oleh pihak Kejagung bersama Kepala Dinas (Kadis) PU Kota Palu, Kepala BPKAD Kota Palu serta beberapa pejabat termasuk DPRD dan sejumlah pejabat lama.

Hidayat di hadapan puluhan wartawan, di Ruang Bantaya Balai Kota Palu, Senin (19/08) mengatakan, dirinya dimintai keterangan soal alasan Pemkot membayar utang tersebut.

Saat itu, kata Hidayat, Kejagung mempertanyakan sumber dana pembayaran utang serta upaya hukum yang telah dilakukan Pemkot Palu.

“16 item pertanyaan yang diajukan oleh pihak Kejagung, mulai dari proses awal terkait Jembatan IV hingga proses pembayarannya. Namun tidak satupun pertanyaan menyangkut adanya isu suap,” ujarnya.

Ternyata, menurut Hidayat, berdasarakan hasil diskusi dengan Kejagung, pada prinsipnya utang jembatan itu memang harus dibayar.

“Tapi mekanisme pembayarannya yang mereka pertanyakan, seperti sumber pembiayaan yang berasal dari dana dan lain-lain,” ujarnya.

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya menjelaskan bahwa pembayaran itu tidak mungkin menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) karena dana tersebut untuk kepegawaian. Begitu pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah mempunyai petunjuk teknis dalam penggunaanya.

“Maka yang bisa kita gunakan untuk pembayaran ini adalah dana-dana lain yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain,” terangnya.

Kemudian, lanjut dia, soal penempatan dana itu, pihaknya juga menjelaskana bahwa ada tiga hal yang terkait penempatannya, yakni dana belanja pegawai, dana belanja barang jasa dan dana belanja modal.

“Sesuai dengan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, maka pantasnya dana itu diambil dari belanja modal. Hal inilah yang kami jelaskan di sana,” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya memiliki alasan tersendiri sehingga membayar utang jembatan tersebut. Kata dia, jika utang kepada PT Global Daya Manunggal tidak dibayar, maka bunga utangnya akan terus membengkak.

Pemkot sendiri telah membayar pokok utang jembatan itu senilai Rp14 miliar lebih pada tanggal 1 Maret 2018. Sebelum membayar utang, Pemkot sudah meminta pendapat hukum kepada Pengadilan Negeri (PN) Palu Kelas IA mengenai putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Dalam putusan BANI, Pemkot tetap diminta membayar denda atau bunga dari utang pokok sebesar Rp453 juta lebih kepada PT GDM.

Pemkot pun telah melakukan upaya hukum agar terhindar dari pembayaran utang tersebut, mulai dari upaya banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun MA sendiri menyatakan bahwa utang tersebut harus dilunasi.

Menurutnya, dirinya perlu membeberkan semua proses yang telah dilakukan Pemkot, termasuk hasil permintaan keterangan oleh Kejagung agar masyarakat mengetahui secara transparan seluruh langkah yang telah ditempuh Pemkot, sekaligus menegasikan bahwa dirinya sama sekali tidak menerima suap terkait pembayaran utang tersebut, meskipun pihak PT GDM sering menghubunginya.

“Hampir tiap hari ibu Nani dari PT GDM menghubungi saya, tapi saya tidak meresponnya. Saya tidak pernah menerima dana itu,” ujarnya. (HAMID)