PALU, MAL – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menekankan pentingnya penguatan kedaulatan iklim, sistem peringatan dini, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan melalui Asisten II Setda Provinsi Sulteng, Rudi Dewanto, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Integrated Climate Forum 2026 di Aula Ruang Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulteng.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakannya, Rudi menyebutkan, berdasarkan data BMKG melalui Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bariri, Sulawesi Tengah mengalami 109 kejadian bencana sepanjang 2025.
Kejadian tersebut berdampak terhadap masyarakat, menimbulkan korban jiwa, serta menyebabkan kerusakan rumah dan infrastruktur.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembangunan daerah.
“Ada tiga hal mendasar yang ingin saya tekankan dalam forum ini,” ujar Rudi membacakan sambutan gubernur.
Pertama, pemerintah daerah tidak boleh hanya menjadi penerima informasi iklim, tetapi harus mampu mengelola dan memanfaatkannya sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kita tidak boleh hanya menjadi penerima informasi, tetapi harus mampu mengelola dan memanfaatkan informasi iklim menjadi sebuah keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Kedua, memperkuat sistem peringatan dini dan keselamatan masyarakat. Informasi peringatan dini, menurutnya, tidak boleh berhenti pada penyampaian prakiraan cuaca atau laporan potensi bencana, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah antisipasi.
Ketika BMKG menyampaikan peringatan potensi cuaca ekstrem, pemerintah daerah harus segera mengoordinasikan BPBD, aparat kewilayahan, instansi teknis, dan masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan.
Dinas Kominfo bersama BMKG dan BPBD juga diminta menyusun mekanisme penyebaran informasi yang cepat, terintegrasi, dan mudah dipahami melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media digital, media massa, radio, serta jaringan komunikasi pemerintah hingga tingkat desa.
Ketiga, mengintegrasikan informasi iklim ke dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sektor strategis daerah.
Pada sektor pertanian dan perkebunan, informasi iklim dapat dimanfaatkan untuk menentukan kalender tanam, mengantisipasi kekeringan, mengelola kebutuhan air, serta menjaga produktivitas komoditas unggulan.
Sementara sektor kelautan dan perikanan perlu memanfaatkan informasi cuaca maritim untuk meningkatkan keselamatan nelayan dan menjaga keberlanjutan aktivitas perikanan.
Kawasan industri dan investasi, khususnya di Morowali Utara dan daerah lainnya, juga perlu memperhatikan risiko iklim, pengelolaan air, keselamatan pekerja, serta dampak lingkungan.
Rudi berharap Integrated Climate Forum 2026 tidak sekadar menjadi forum diskusi, tetapi berkembang menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi berkelanjutan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan sejumlah arahan kepada para pemangku kepentingan. BMKG diminta memperkuat dukungan informasi iklim yang spesifik sesuai kebutuhan wilayah Sulawesi Tengah.
Dinas Kominfo diharapkan memperkuat integrasi sistem informasi dan mekanisme penyebaran informasi iklim agar lebih cepat serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Bappeda juga diminta mengintegrasikan pertimbangan risiko iklim ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sementara seluruh perangkat daerah teknis diharapkan memanfaatkan informasi iklim dalam penyusunan program sesuai tugas dan kewenangannya.
Selain itu, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam pengembangan literasi iklim, inovasi teknologi, serta gerakan kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim.
“Saya berharap forum ini dapat merumuskan suatu rencana aksi bersama, dengan target, pembagian tanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang jelas. Dengan demikian, hasil FGD ini tidak berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program nyata,” tutup Rudi.
