GENDERANG PILKADA KOTA PALU 2020 DIMULAKAN

oleh

OLEH: Idrus, SP.,M.Si*

Hari ini 23 September 2019, seluruh Komisioner KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Se Indonesia berkumpul di ibukota Negara atas undangan KPU RI, kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional sekaligus Launching Pemilihan Serentak/Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota, momentum 23 September 2019 menandai 1 tahun menuju voting day pilkada serentak yang akan dilaksanakan 23 September 2020.

Di hari ini pula, DPRD Kota Palu melaksanakan Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Definitif Kota Palu Masa jabatan 2019-2024 dan ini bukan kebetulan, tetapi memiliki pesan tersirat untuk warga Kota Palu ”Genderang Pilkada Kota Palu 2020 dimulakan”.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan  kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

TAHAPAN PILKADA KOTA PALU

Rujukan pelaksanaan Tahapan Pilkada Kota Palu pada  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.  Secara garis besar tahapan pilkada kota palu terbagi dua bagian utama yakni tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

Tahapan persiapan  dapat digambarkan menjadi beberapa kegiatan yakni perencanaan program dan anggaran yang akan ditandai dengan akan ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 1 Oktober 2019, penyusunan produk-produk hukum,   perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan,  sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS, pembentukan badan adhoc, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat, pendaftaran pelaksana penghitungan cepat, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dimulai dengan sinkronisasi data penduduk potensil dengan data DPT Kota Palu Pemilu 2019 untuk diturunkan agar dilakukan pencocokan dan penelitian yang berbasis RT.

Tahapan penyelenggaraan meliputi kegiatan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, pendaftaran Pasangan Calon, penelitian persyaratan calon, penetapan Pasangan Calon yang dimungkinakan ada tahapan sengketa tata usaha negara, pelaksanaan kampanye meliputi  masa kampanye,laporan dan audit dana kampanye, Voting Day 23 September 2020, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara,  penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

KPU KOTA PALU, PESERTA, STAKEHOLDERS DAN PEMILIH

Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sebagai satu bagian dari penyelenggara pemilu akan selalu bergandengan tangan dengan Bawaslu Kota Palu dalam bingkai kerja profesional dan proporsional, sebagai sesama penyelenggara tentunya momentum hari ini satu tahun menuju voting day telah siap melaksanakan semua tahapan sesuai jadwal agar terpercaya dengan berpegang pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efesien.

Bagi Peserta, pesta demokrasi Pilkada Kota Palu adalah “Kompetisi Terhormat” untuk saling mengadu gagasan dan menyusun strategi serta melaksanakan konsolidasi agar dalam prakteknya tidak terjadi masalah yang bisa merugikan, Kompetisi Terhormat itu pada muaranya semua peserta meyakini dirinya akan menang dan terpilih serta ditetapkan secara terhormat dan bermartabat.

KPU telah menetapkan perolehan Kursi dan Calon terpilih serta telah diambil sumpah serta janjinya disaksikan secara terbuka oleh publik, jika melihat komposisi anggota Dewan DPRD Kota Palu berjumlah 35 orang  komposisi 6 Kursi Gerindra, 5 Kursi Partai Golkar, 4 Kursi PKS, 4 kursi Nasdem, 4 Kursi Hanura, 3 kursi PKB, 3 Kursi Demokrat, 3 kursi PDI P,  2 Kursi PAN dan 1 Kursi Perindo, para calon yang akan maju melalui jalur partai telah menyusun dengan baik perencanaan dalam menyasar dukungan partai politik,

Calon Perseorangan juga akan menjadi menarik ditunggu sesuai amanat Undang-undang 10 Tahun 2016 pasal 41 ayat (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Pada ayat 2 Huruf (a)  kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen), melihat DPT Kota Palu 213.957 pemilih berarti setiap calon perseorangan setidaknya mengumpulkan 21.396 Foto copy KTP Elektronik dan surat pernyataan dukungan (surat KPU RI nomor 1917/PL.01.9-SD06/KPU/IX/2019 tertanggal 3 September 2019)

Istilah stakeholders sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannnya dengan berbagi ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumberdaya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Secara sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana.

Freeman (1984) mendefenisikan stakeholders sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan Biset (1998) secara singkat mendefinisikan stakeholder sebagai orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap issu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

Dalam kaitan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam penyelenggaraan pemilihan nantinya terdapat stakeholders Bawaslu, Peserta Pilkada, Polri, TNI, Kejaksaan, Perguruan tinggi, SKPD Pemerintah Kota Palu terkait, LSM Pemilu, Perguruan Tinggi, Ormas, Jurnalis, individu pegiat pemilu dan demokrasi.  Dalam proses mempersiapkan tahapan dan pelaksanaan tahapan KPU Kota Palu dengan tetap bertindak sesuai prinsip penyelenggara dapat dikatakan wajib melibatkan pihak-pihak tersebut guna suksesnya tahapan pilkada Kota Palu.

Posisi penting Stakeholder dalam pilkada Kota Palu 2020 bisa menjadi factor pendukung dalam suksesnya penyelenggaraan pilkda 2020, belajar pada pemilu 2019 KPU Kota Palu dalam proses penentuan Daerah Pemilihan melakukan uji public yang mengundang pihak terkait di atas, karena pihak terkait/stakeholders dapat merepresentasikan public/masyarakat yang diwakilinya, dalam praktek-prakteknya yang masing-masing public memiliki harapan-harapan yang disampaikan melalui lembaga ataupun individunya dengan berbagai saluran langsung dan melalui media lektronik bahkan Era Millennial ini setiap orang dapat dengan muda menyampaikan harapannya melalui media online.

Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang  terdaftar dalam Pemilihan  tidak semua warga Kota Palu dapat didaftarkan sebagai pemilih dalam DPT, belajar dari DPT Kota Palu, maka KPU Kota Palu dalam Tahapan Perencanaan penyusunan Daftar Pemilih Tetap yang dimulai dari pemetaan TPS dari 1075 pada pemilu 2019 termasuk tenaga pantarlih, kemudian dalam realisasi pemetaan TPS sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Pilkada Walikota Palu 2020 akan menjadi 699 TPS dengan memperhatikan UU dan PKPU , akses pemilih, tidak memisahkan pemilih yang berada dalam 1 keluarga, pemilih basis RT dan atau penggabungan RT.

Data Pemilih tentu sangat strategis dalam mensukseskan semua tahapan sampai voting day.

Pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih diharapkan akan menggunakan hak pilihnya pada voting day, sebab partisipasi pemilih dan kualitas partisipasi pemilih adalah muara dari tingkat legitimasi calon-calon terpilih, jika melihat partisipasi tinggi pemilih dating ke TPS dan tingkat kesalahan pencoblosan rendah maka salah satu prestasi yang hendak dicapai segenap penyelenggara pilkada, disamping bagian lain bahwa informasi yang masih  akan rekam jejak calon serta kesadaran memilih putra-putri terbaik Kota Palu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil akan menghasilkan pilkada yang berkualitas serta berintegritas.

Fakta bencana 28 September 2018 yang menjadikan pelajaran bagi kita yang juga adalah korban, bahwa hari itu tidak ada manusia yang tidak mengingat TuhanNya, hari itu nyaris semua kita tersadar bahwa kita mahluk sangat kecil, hari itu kita semua terasa tidak mau lagi berbuat yang jauh dari ajaran Tuhan, Jika kesadaran itu juga mampu kita praktekkan kedalam Proses perencanaan dan pelaksanaan pilkada oleh segenap pihak penyelenggara, peserta, stakholders dan pemilih, “ana yakin Pilkada Kota Palu 2020 bisa menjadi Contoh daerah lain di Indonesia”. Amin.

*Penulis adalah Anggota KPU Kota Palu