MOROWALI, MAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali mulai memperketat tata kelola perencanaan dan pengawasan anggaran daerah sebagai upaya mengejar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Langkah tersebut dilakukan menyusul capaian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali selama dua tahun berturut-turut.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum Tahun 2027 serta Pola Perencanaan dan Pengawasan, di lingkungan Pemkab Morowali, Selasa (10/11).
Kegiatan yang digelar Bagian Administrasi Pembangunan tersebut dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Morowali, Asfar, mewakili Bupati Morowali, di Aula Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko Bente, Kecamatan Bungku Tengah.
Dalam sambutan Bupati Morowali yang dibacakannya, Asfar menyampaikan bahwa capaian opini WDP selama dua tahun berturut-turut menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK berkaitan dengan belanja yang tidak sesuai standar biaya, kelebihan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta kelengkapan dokumen pertanggungjawaban.
“Sebagian besar pengecualian itu berakar pada masalah yang sama: belanja yang tidak sesuai standar biaya, kelebihan pembayaran honorarium dan perjalanan dinas, serta pertanggungjawaban yang tidak lengkap. Target kita jelas: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” tegasnya.
Asfar menekankan pentingnya kepatuhan seluruh perangkat daerah terhadap Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum Tahun 2027, terutama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
Kepada para Kepala Subbagian Program, ia mengingatkan bahwa setiap komponen belanja dalam RKA wajib mengacu pada standar biaya yang telah ditetapkan. Standar biaya tersebut merupakan batas tertinggi pengeluaran, bukan target yang harus dihabiskan.
Sementara kepada para bendahara, Asfar menginstruksikan agar tidak melakukan pembayaran melebihi standar biaya meskipun anggaran tersedia. Bendahara juga diminta memastikan kelengkapan bukti transaksi, ketertiban pembukuan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.
Untuk mewujudkan target opini WTP, pemerintah daerah juga menekankan empat langkah strategis yang harus dijalankan seluruh perangkat daerah.
Pertama, kepala perangkat daerah bertanggung jawab penuh terhadap kepatuhan pelaksanaan anggaran. Kedua, Bappeda dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diminta memverifikasi kesesuaian RKA dengan standar biaya.
Ketiga, Inspektorat diinstruksikan melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan. Keempat, seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK harus segera ditindaklanjuti, termasuk penyetoran kelebihan pembayaran ke kas daerah. Kegiatan tersebut turut dihadiri Inspektur Inspektorat Morowali, Ashar M. Ma’ruf, perwakilan BPKAD, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Wirda Rosanti, S.STP., MPA., beserta jajaran, serta para Kasubbag Program dan bendahara di lingkungan Pemkab Morowali
