PARIGI – Penjabat sementara (Pjs) Bupati Parigi Moutong (Parimo), Mohammad Nadir memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perdana Desk Pilkada, di ruang rapat bupati, Kamis (22/02).
Rapat itu dilakukan dalam rangka menyikapi tahapan masa kampanye pasangan calon (paslon) Bupati/Wakil Bupati setempat yang telah berlangsung sejak tanggal 15 Februari dan berakhir tanggal 23 Juni mendatang.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, diantaranya, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) H Ardi Kadir, Ketua KPU Amelia Idris, Ketua Panwaslu Muchlis Aswad, Kasat Intel Polres Parimo Iptu Mohammad Pide, Asisten I, II dan III, Kepala Kesbangpol dan sejumlah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Pemkab.
Bupati Nadir mengatakan, rapat tersebut dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait tugas dan fungsi Desk Pilkada selama proses Pilkada berlangsung
“Sekretariat Desk Pilkada yang melekat di Bagian PUM, harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Laporannya harus masuk ke Desk Pilkada Provinsi setiap hari,” harapnya.
Ia juga berharap, setiap tahapan selama Pilkada harus dijaga, jangan sampai terjadi pelanggaran, terutama politik uang dan keberpihakan ASN pada calon tertentu.
“Karena itu saya beraharap, Panwaslu dapat menyampikan laporan jika ada ASN yang tidak netral. Tapi laporan itu harus benar benar akurat. Demikian juga fungsi Kesbangpol harus bisa mengantisipasi dan mencegah hal-hal yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat,” tekannya.
Nadir juga menyampaikan tugas utama yang akan ia lakukan selama empat bulan kedepan sebagai Pjs. Beberapa tugas itu, diantaranya melaporkan kondisi keamanan dan ketertiban selama kampenye berlangsung. Selanjutnya bagaimana gambaran umum netralitas PNS pada saat kampanye.
“Tidak hanya staf, tapi pejabat di OPD yang menjalankan program kemudian diselipkan kampanye, hati-hati. Mendagri sudah mengingatkan ini, tolong Bupati seluruh Indonesia menjaga ini. Apalagi berkaitan dengan pelayanan kemasyarakatan, kesehatan, pendidikan dan bantuan social. Saya ingatkan hati-hati karena sangat berpotensi menjadi pelanggaran,” tegasnya.
Nadir juga meminta OPD tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan program yang sudah disusun tanpa harus terganggu oleh urusan Pilkada, meskipun petahana sedang cuti.
“Jangan sampai petahana cuti, Tepra kita merah,” pungkasnya. (BAMBANG)
