JAKARTA, MAL — Realisasi belanja negara hingga 31 Oktober 2026 tercatat telah mencapai Rp2.997,2 triliun atau setara 78 persen dari pagu anggaran, di tengah kondisi Defisit APBN 2026 yang masih terkendali.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita mengungkapkan bahwa defisit tersebut berada di angka Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap PDB. Sementara itu, pendapatan negara berhasil terealisasi sebesar Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target yang ditetapkan.
“Hingga 31 Oktober 2026, APBN tetap solid dengan keseimbangan primer positif dan defisit terkendali, sejalan dengan arah kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN 2026,” kata Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Pemerintah kini fokus melakukan akselerasi belanja pada sisa periode November hingga Desember 2026. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp945,2 triliun yang perlu segera direalisasikan untuk membiayai berbagai program strategis nasional dan kebutuhan daerah.
Suahasil menekankan pentingnya bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja prioritas agar manfaat ekonomi dapat segera dinikmati oleh masyarakat luas tanpa mengesampingkan aspek efisiensi.
“Ini sekaligus kesempatan kami untuk menyampaikan kepada seluruh yang menggunakan belanja APBN, kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, belanja prioritas agar dituntaskan, dipercepat, agar manfaatnya bisa dirasakan,” kata Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penyerapan belanja pemerintah pusat mencakup belanja modal sebesar Rp248,6 triliun serta belanja bantuan sosial reguler senilai Rp124,9 triliun yang dialokasikan untuk ketahanan pangan dan konektivitas.
“Bukan berarti Rp945 triliun kemudian dibagi-bagikan begitu saja. Kita ingin memastikan bahwa uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat namun efisiensinya juga tetap muncul,” kata Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
