Danrem Kaget, TNI Dapat Jatah Rp13 Miliar

oleh
ISTIMEWA

PALU – Komandan Resor Militer (Danrem) 132/Tadulako, Kol Inf Agus Sasmita mengaku kaget karena pihak TNI ternyata mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar dari total Rp820,640 miliar dana stimulan untuk korban bencana alam di Kota Palu.

Anggaran tersebut sudah dimasukkan dalam struktur RAPBD Tahun 2020 yang dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Arfan di hadapan Panitia Khusus (Pansus) RAPBD DPRD Kota Palu, dua hari lalu.

Danrem pun bereaksi dengan informasi tersebut. Dia lantas mengundang Kepala Bappeda, Rabu (20/11), untuk menjelaskan apa yang dipaparkannya ke pihak DPRD itu.

Kepada Danrem, Arfan menjelaskan bahwa sumber informasi itu berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui suranya bahwa ada keterlibatan TNI dalam pembangunan rumah korban bencana yang menjadi tanggung jawab.

Awalnya, jelas Arfan, jumlah personel TNI hanya 430 orang yang bekerja selama 6 bulan. Belakangan, yang disusun BNPB bertambah lagi menjadi 490 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar melalui dana operasional dari dana hibah.

“Standar harga makan minum untuk TNI juga harus menggunakan standar mabes sebesar Rp140 ribu per hari dikali 6 bulan atau 180 hari,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Danrem mengaku tidak tahu bahwa TNI juga mendapatkan anggaran itu.

“Karena terkait TNI, harusnya BNPB terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan saya. Karena saya terkait TNI yang di sini, bukan hanya dari Mabes karena apapun nanti tetap ke sana,” keluhnya.

Terkait dengan jumlah personel, Danrem menyampaikan bahwa yang masuk untuk membantu kegiatan pembangunan rumah rusak berat, sedang dan ringan hanya 250 orang.

Awalnya, kata dia, sesuai instruksi dari BNPB yakni sebanyak 1000 personil, tetapi kalau kekuatan yang ada di wilayah Kodam 13 tidak bisa memenuhi. Maka, kata dia, Kodam lalu mengirim 250 personil dan sudah diterima Gubernur Sulteng.

TNI, kata dia, juga sudah mendapat dukungan uang makan dan lelah dari BNPB.

“Informasi dari BNPB tidak seperti itu. Makanya di RKA itu masuk dan tadi baru ditandatangani, jumlahnya katanya 490,” timpal Arfan.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Raperda APBD Kota Palu tahun 2020, khawatir, dana stimulan untuk korban bencana yang dimasukkan dalam struktur RAPBD 2020, bermasalah.

“Dana stimulan ini kan tidak bisa dibilang SILPA (Sisa Lebih Penggunaa Anggaran) APBD Perubahan 2019 seperti yang TAPD katakan karena masuk ke kas daerah setelah APBD Perubahan 2019 disetujui,” ujar Ketua Pansus, Ishak Cae saat rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial Kota Palu dalam rangka membahas Rancangan APBD Tahun 2020 di ruang sidang utama DPRD, Selasa (19/11). (YAMIN/MELDA)