PALU, MAL — Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) menjadwalkan penertiban reklame Palu jenis bando gate sebanyak 16 unit mulai pertengahan November 2026.
Langkah ini diambil setelah para pemilik baliho dinilai mengabaikan teguran terkait perizinan sejak tahun 2025 lalu.
Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Ruang DPRP Kota Palu, Ahmad Haryadi, menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari skala prioritas penataan ruang kota.
Sebelumnya, Pemkot telah membongkar 24 reklame yang berada di median jalan pada akhir 2025 hingga awal 2026.
Aksi ini juga diperkuat oleh permintaan dari BPJN Sulawesi Tengah yang melaporkan bahwa belum ada pemilik reklame di jalan nasional yang mengajukan persetujuan teknis. Padahal, rekomendasi pemanfaatan bagian jalan merupakan syarat dasar perizinan konstruksi di ruang milik jalan.
“Jenis bando gate ini yang kita mau tertibkan ada sebanyak 16 baliho,” ungkap Ahmad Haryadi.
Secara total, terdapat 42 reklame yang masuk dalam daftar penertiban, namun 16 jenis bando gate menjadi sasaran utama karena posisinya yang menyeberangi jalan.
Tahapan pemberitahuan telah dilakukan sebanyak tiga kali dengan batas waktu terakhir pada 31 Oktober, namun para pemilik tidak kunjung merespons dengan perbaikan izin.
Ahmad menambahkan bahwa tim penertiban yang terdiri dari Satpol PP, Dinas PU, Dinas Perkim, dan instansi teknis lainnya akan melakukan pemilahan di lapangan.
Reklame yang pajaknya sudah habis atau lokasinya mengganggu proyek pembangunan infrastruktur kota akan langsung dieksekusi.
“Penegasan kita di November ini mungkin akan mengeksekusi sekitar 15 dulu. Action-nya mungkin dalam pertengahan bulan ini,” terangnya.
Pemkot Palu juga menyoroti masalah polusi visual dan aspek keselamatan bagi pengguna jalan. Konstruksi reklame konvensional yang menggunakan seng dinilai rawan roboh dan membahayakan pengendara akibat pantulan cahaya matahari maupun risiko material jatuh tertiup angin.
“Konsepnya nanti kalaupun misalnya diberikan izin untuk model billboard atau bando gate itu, modelnya yakni sejenis videotron,” tutur Ahmad.
Ke depannya, penertiban reklame Palu ini diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi daerah.
Pemkot menekankan pentingnya izin pinjam pakai lahan agar tidak ada potensi pendapatan yang hilang akibat penggunaan lahan negara secara serampangan oleh pemilik usaha iklan.
