BKKBN Sulteng Laporkan Kegiatan Stunting dan KB Dengan TNI

oleh -
Suasana rapat koordinasi evaluasi kegiatan kemitraan semester II antara BKKBN dan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka secara daring. (FOTO : dok Humas BKKBN)

PALU – Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Gorontalo mengikuti rapat koordinasi evaluasi kegiatan kemitraan semester II dengan Komando Daerah Militer XIII/Merdeka yang diikuti  Korem 131/Santiago, Korem 132/Tadulako, Korem 133/Nani Wartabone dan jajaran kodim yang berada di komando kewilayahan pertahanannya, Kamis (20/10) secara daring.

Mewakili Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakkan dan Informasi, Muh. Rosni melaporkan, terkait percepatan Penurunan Stunting dan pelayanan KB melalui kemitraan dengan TNI di Sulteng. Saat ini total ada 93 TNI terdaftar sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang tersebar di Kota Palu,Toli-Toli, Sigi, Donggala, Parigi Moutong, Poso, Banggai dan Morowali dengan anak yang diasuh sebanyak 203 orang.

Kata Rosni, keterlibatan TNI di Provinsi sebagai BAAS merupakan tindak lanjut dari dicanangkannya BAAS pada 29 Juni 2022 yang ditandai dengan pengukuhan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman sebagai Duta BAAS.

Ia menuturkan, program BAAS dan keluarga berisiko stunting adalah pemberian bantuan dana, atau pangan bergizi oleh pemangku kepentingan secara terstruktur dan terukur dalam mempercepat penurunan stunting yang menyasar langsung kepada kelompok sasaran, yakni ibu hamil, ibu menyusui, bayi usia 0 hingga 5 tahun sebagai keluarga berisiko stunting dan juga anak yang sudah divonis stunting.

“Bantuan pangan bergizi yang direkomendasikan dilihat dari sisi gizi, ketersediaan pangan, sustainable, kemudahan dalam pengolahan, kemudahan dalam pendistribusian, keawetan serta kearifan lokal. ” ujarnya

Selain itu, dilaporkan juga Sulteng berhasil mencapai bahkan melebihi target akseptor dalam rangka TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan Terpadu. Tercapai 106.5% atau sebesar 39.909 akseptor dari total target akseptor per mix kontrasepsi yakni 37.457 akseptor. Hanya saja dari target masing-masing kontrasepsi, IUD dan Pil tidak mencapai 100 persen.

Memimpin jalannya rapat, Pabandya Bhakti Staf Teritorial Kodam (Sterdam) XIII merdeka menuturkan, hasil rapat ini menjadi bahan monitoring dan evaluasi yang akan diteruskannya ke tingkat pimpinan pusat

“Kami mau melihat laporan lengkap dari masing-masing wilayah, terkait hasil kemitraan semester II dan juga ini sebagai laporan kepimipinan puncak,” ujarnya pada rapat yang rutin dilaksanakan setiap 6 bulan sekali itu. *

Editor : Yamin