JAKARTA, MAL – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengutip pernyataan mantan Perdana Menteri Indonesia, Mohammad Natsir, saat menyoroti bahaya budaya permisif terhadap praktik korupsi.
Anwar mengunggah foto dirinya yang memuat kutipan Natsir melalui akun Instagram pribadinya, Rabu (11/11). Ia mengaku telah lama menjadikan Natsir sebagai salah satu guru dan teladan pemikirannya sejak aktif memimpin Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).
“Saya selalu mengingatkan diri saya soal apa yang pernah disebut pemimpin Indonesia Mohammad Natsir sebagai budaya permisif,” kata Anwar.
Ia kemudian menjelaskan bahwa budaya permisif membuat masyarakat seolah-olah memaklumi berbagai bentuk kejahatan, termasuk korupsi dan pencurian.
“Semuanya boleh-boleh saja. Sedikit korupsi, boleh. Sedikit pencurian, boleh. Seberapa banyak yang dianggap sedikit? Miliaran, boleh. Jadi toleransi terhadap kejahatan inilah yang menghancurkan kita,” ujarnya.
Dalam keterangan unggahannya, Anwar menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh dibiarkan merampok kekayaan rakyat maupun negara.
Menurut dia, sikap kompromistis terhadap korupsi dengan dalih pengabdian sangat bertentangan dengan ajaran Islam.
“Sikap kompromi dengan korupsi atas nama melayani jauh dari ajaran Islam. Kesabaran terhadap kejahatan adalah apa-apa yang menghancurkan kita,” tulisnya.
Anwar juga menyerukan agar pihak-pihak yang menentang korupsi lebih berani menyuarakan sikapnya. Ia menegaskan bahwa pelaku korupsi harus mendapatkan hukuman yang setimpal.
“Kita yang membenci dan menentang korupsi perlu bicara lebih keras menyampaikan pesan yang jelas bahwa individu korup harus dipenjara,” imbuhnya.
Meski demikian, Anwar tidak menyebutkan secara spesifik siapa individu yang dimaksud maupun kasus korupsi yang menjadi sorotannya.
Namun, dalam beberapa waktu terakhir, ia sempat menyampaikan keberatan terhadap keputusan yang memungkinkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menjalani sisa masa hukumannya sebagai tahanan rumah.
Anwar menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Malaysia mengabaikan kasus korupsi berskala besar yang melibatkan mantan pemimpinnya itu.
“Secara pribadi, saya tak setuju. Meski kita punya hubungan persahabatan dengan Najib, hal itu tak boleh memberi kesan ke publik bahwa korupsi yang melibatkan miliaran ringgit bisa diabaikan begitu saja,” kata Anwar pekan lalu, seperti dikutip The Star.
Najib sebelumnya dijatuhi vonis bersalah dalam dua perkara besar yang berkaitan dengan skandal penyalahgunaan dana perusahaan investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Salah satu perkara tersebut berkaitan dengan penyelewengan dana sebesar RM42 juta milik SRC International, mantan anak perusahaan 1MDB. Dalam kasus itu, Najib menghadapi tujuh dakwaan, termasuk tiga dakwaan pencucian uang.
Pada Juli 2020, pengadilan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda RM120 juta kepada Najib. Upaya banding yang diajukannya pada 2022 ditolak.
Namun, pada Januari 2024, Lembaga Pengampunan Malaysia memutuskan untuk mengurangi masa hukumannya menjadi enam tahun penjara dan denda RM50 juta.
Pada tahun ini, Najib kembali memperoleh pengampunan bersyarat setelah denda tersebut dilunasi. Partai yang menaunginya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), turut melunasi denda itu setelah menggalang dana dari masyarakat.
Terbaru, Pengadilan Tinggi Malaysia mengeluarkan perintah yang membuka jalan bagi Najib untuk menjalani sisa masa hukumannya melalui tahanan rumah.
Pernyataan Anwar yang mengutip pemikiran Mohammad Natsir tersebut kembali menegaskan pentingnya sikap tegas terhadap korupsi. Baginya, persahabatan, jabatan, maupun kepentingan politik tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan toleransi kepada pelaku kejahatan yang merugikan negara dan rakyat.**
