PALU – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Nyalla Mahmud Mattalitti membuka secara resmi Focus Group Discusion (FGD), di Universitas Alkhairaat (Unisa), Rabu (18/11). Sayangnya semua anggota DPD RI tidak mengikuti FGD. Usai acara pembukaan, bersama Ketua DPD RI mereka meninggalkan tempat kegiatan.
Melihat keadaan itu salah seorang peserta sempat berkomentar tidak perlu FGD, karena tidak dihadiri oleh anggota DPD RI. Akan tetapi moderator, Aris Aksarah mampu menenangkan situasi.
La Nyalla bersama rombongan tiba di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat pukul 15.07 Wita. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Rusli Bacco Dg. Palabbi juga terlihat menyertai rombongan.
Pimpinan DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur itu disambut oleh Ketua PB Alkhairaat, H.S. Shaleh bin Muhammad Aljufri yang juga anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Rektor Universitas Alkhairaat bersama sivitas akademika Unisa.
Di pintu masuk, Rektor Umar Alatas mengalungkan surban warna hijau penanda selamat datang atau Ahlan wa Sahlan kepada Ketua DPD RI bersama rombongan.
Dalam pidato iftitahnya, Rektor Umar Alatas memperkenalkan Alkhairaat secara umum dan eksistensi Universitas Alkhairaat yang juga membutuhkan dorongan secara politik oleh anggota DPD RI, untuk menjadi perguruan tinggi swasta yang maju dan terkemuka di Indonesia.
Pada kesempatan itu Rektor Umar Alatas juga mengucapkan terimakasih pada Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti yang telah mempercayakan Unisa sebagai tuan rumah pelaksanaan FGD dengan tema “Urgensi Mitigasi di Sulawesi Tengah, Upaya Mengurangi Resiko Bencana Alam”.
Sementara itu, La Nyalla Mahmud Mattalitti saat membuka kegiatan itu berharap, FGD bisa melahirkan rekomendasi dari pakar, ahli praktisi dan akademisi untuk menjadi bahan pertimbangan pimpinan/anggota DPD RI dalam memberikan tanggapan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Selain itu, La Nyalla juga berharap, dari hasil FGD ini, pimpinan/anggota DPD RI dapat mengambil langkah-langkah strategis politis termasuk dalam perumusan dan pembahasan revisi UU No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
FGD yang dimoderatori Ketua Senat, Dr. Aris Aksarah itu menghadirkan tiga pembicara yakni, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Debrina Riawati Tobigo yang membahas Pendidikan Mitigasi Bencana, Apa Urgensinya?.
Pembicara kedua dan ketiga adalah akademisi dari Universitas Alkhairaat dan Universitas Tadulako yakni, Dr. ir. Kasman Jaya. Ketua Pusat Kajian Kependudukan dan Lingkungan Hidup Unisa ini membawakan materi “Mitigasi Bencana dan Kepedulian Kita”.
Sementara Akademisi Untad, Dr. Tutang Muhtar Kamaludin membawakan materi “Riset Berbasis Kebencanaan di Sulawesi Tengah dalam Mitigasi Mengurangi Resiko Bencana Alam”.
Menurut Dosen Fakultas Teknik Untad yang juga Ketua Forum Dosen Indonesia Sulawesi Tengah perlu penyesuaian regulasi terkait dengan UU mitigasi bencana di daerah patahan Palu-Koro, khususnya di wilayah Liquifaksi dan bibir pantai teluk Palu yang terdampak tsunami.
“Ini yang perlu kami sampaikan dihadapan para anggota DPD RI, sayangnya tidak ada satupun anggota DPD RI yang bertahan mengikuti FGD, karena menurut saya, mitigasi bencana perlu melahirkan buku saku yang butuh dukungan secara politik.
“Menurut hemat saya, cara menyelamatkan diri dengan berlindung dibawah meja itu tidak cocok bagi kita di Sulawesi Tengah, ini berdasarkan pengalaman dan riset yang saya lakukan,” ungkapnya.
Reporter Ridwan Laki
Editor: Nanang
