Agus Jabo Priyono: PRD Bukan Partai Terlarang

oleh
Agus Jabo Priyono

JAKARTA – Komite Pimpinan Pusat (KPP) Partai Rakyat Demokratik (PRD) angkat bicara terkait gangguan-gangguan terhadap para aktivis PRD yang melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun PRD yang ke-23, beberapa waktu lalu.

Gangguan-gangguan yang dimaksud berupa penurunan bendera di Jakarta dan Tuban, pelarangan kegiatan diskusi di Kendari, dan pembubaran paksa di Malang dan Surabaya oleh dari aparat negara serta pihak-pihak lainnya.

Ketua Umum KPP PRD, Agus Jabo Priyono secara tegas  mengecam tindakan aparatur Negara tersebut yang dinilai telah gagal memberikan jaminan keamanan dan melindungi kegiatan  damai dan demokratis dari PRD.

“Ada indikasi di beberapa daerah, aparat negara justru tunduk atau ambil bagian dalam tindakan yang melanggar kaidah dasar berbangsa dan bernegara dengan berbagai tindakan,” sebutnya, belum lama ini.

Sebelum-sebelumnya, kata dia, PRD sering menyelenggarakan kegiatan politik terbuka seperti diskusi, seminar dan sejenisnya dengan melibatkan berbagai pihak, tetapi tidak pernah menghadapi gangguan seperti hari ini.

“Tidak benar desas-desus dan hoax yang mengatakan bahwa PRD sebagai partai terlarang yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tertentu,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPP PRD, Dominggus Oktavianus, menambahkan, PRD adalah partai yang diakui oleh negara melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.UM.06.08-164 tanggal 24 Februari tahun 1999 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik.

“Bahkan PRD juga pernah disahkan sebagai partai peserta pemilihan umum tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 1999,” sebutnya.

Menurutnya, tuduhan bahwa PRD adalah reinkarnasi dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dihembuskan oleh rezim Orde Baru yang anti-demokrasi sebelum reformasi tahun 1998.

“Pihak-pihak yang sekarang mengangkat narasi yang sama merupakan elemen-elemen anti demokrasi sebagaimana Orde Baru,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Posko Menangkan Pancasila Sulteng, Azman Asgar, mengatakan, persoalan nasional yang mendasar saat ini adalah liberalisme ekonomi yang menghasilkan kesenjangan sosial dan menyuburkan sektarianisme.

Hal tersebut, kata dia, bertentangan dengan semangat Pembukaan UUD 45 yang di dalamnya termaktub Pancasila sebagai dasar negara.

“Dan dalam berbagai kesempatan, PRD terus mengkampanyekan Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan Kesejahteraan Sosial (dengan melaksanakan Pasal 33 UUD 1945), dan Menangkan Pancasila dari gempuran liberalism,” tuturnya.

Kata dia, persoalan bangsa tersebut harus diselesaikan bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa.

“Untuk itu PRD menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia agar menghindari konflik horizontal. Mari kita memperkokoh persatuan nasional. Kami juga menyerukan kepada negara untuk segera mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya. (RIFAY)