PALU – Pemerintah Daerah (Pemda), baik Provinsi Sulteng maupun Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), diminta proaktif mengusahakan anggaran ke pusat guna menanggulangi kondisi yang terjadi di wilayah utara Kabupaten Parimo, khususnya saat musim hujan.
Bagian utara Parimo tersebut adalah wilayah Pantai Timur yang meliputi beberapa tempat seperti di Kecamatan Palasa, sebagian Kecamatan Tinombo, Kecamatan Tomini, Taopa dan Malino.
Ketika musim hujan tiba, sebagian besar wilayah ini terendam air. Selain debit air yang cukup besar akibat curah hujan, juga sistem drainase yang buruk. Bahkan, kata dia, bukan hanya buruknya sistem drainase, ternyata ada pula sebagian wilayah yang sama sekali belum ada drainasenya.
“Problem saat ini di parimo, hampir rata-rata kalau hujan, pasti terjadi banjir di desa-desa. Daya tampung drainase sangat kecil,” kata Anggota DPRD Sulteng dari Daerah Pemilihan (Dapil) Parimo, Ibrahim Hafid, pekan lalu.
Dia juga menyampaikan kondisi sungai di Desa Taopa yang mengalami abrasi. Ketika terjadi banjir, sungai tersebut mengisikis lahan pertanian warga. Olehnya, kata dia, bukan hanya pemasangan bronjong, tapi perlu ada pembuatan talud di sepanjang sungai tersebut agar tidak mengancam permukiman warga.
“Jadi sudah banyak lahan pertanian yang runtuh terkikis air. Selain itu, rata-rata sungai di wilayah Parimo juga sudah mengalami pendangkalan, sehingga kalau musim hujan, airnya meluap ke permukiman. Khusus sungai yang mengalami pendangkalan ini dibutuhnya normalisasi secepatnya,” tuturnya.
Politisi Partai NasDem itu juga menyingggung keberadaan plat deucker di wilayah itu.
“Butuh perbaikan, selain diperbesar, mungkin dinaikkan lagi tingginya dari permukaan jalan, karena plat deuckernya tidak mampu menampung debit air. Sehingga kalau hujan airnya meluber ke jalan raya, dan pastinya jalan juga jadi ikut rusak,” tambahnya.
Menurutnya, karena wilayah yang terancam itu adalah daerah transmigrasi, maka statusnya menjadi jalan negara, yang notabene penganggarannya melalui APBN.
“Maka selayaknya, Pemerintah Kabupaten Parimo dan Pemerintah Provinsi Sulteng harus proaktif mendesak secepatnya atau paling tidak mencarikan peluang dana nasional untuk perbaikan drainase, atau bahkan pembangunan drainase yang belum ada,” katanya.
Dia juga berharap, Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III sebagai perpanjangan pemerintah pusat yang mengurus persoalan tersebut agar segera bertindak secepatnya. (RIFAY)
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.