PARIS, MAL – Demonstrasi menentang tingginya biaya hidup di Prancis berujung bentrokan antara polisi dan demonstran di Paris serta sejumlah kota lainnya, Sabtu (17/10). Aksi yang melibatkan pelajar dan kelompok pemuda itu berlangsung menjelang pemilihan presiden pada 2027 untuk menggantikan Emmanuel Macron.
“Pemerintah gemetar, dan memang pantas gemetar, karena ketika rakyat Prancis marah, mereka tidak pernah berhenti,” kata Ryad Rani, ketua badan perwakilan pelajar SMA LSU, kepada wartawan di Paris, dikutip AFP, Sabtu (17/10).
Kericuhan terjadi di sejumlah kota. Di Lyon, pemuda bermasker membakar kantor pariwisata. Polisi antihuru-hara menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan ratusan demonstran yang menghadang mereka.
Di Marseille, kota terbesar kedua di Prancis, demonstran menerobos balai kota, menjatuhkan sebuah patung, dan merusak sejumlah barang sebelum diusir polisi. Wali kota setempat meminta penambahan personel kepolisian.
Sementara di Lille, demonstran menerobos masuk dan merusak kantor wali kota sebelum meninggalkan lokasi.
Di Paris, puluhan ribu orang berpawai di wilayah timur dan utara kota. Sebagian demonstran meneriakkan slogan “Semua orang benci polisi” dan “Macron, mundur”.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas publik dan swasta. Kaca kantor stasiun televisi CNews dan Europe 1 dipecahkan demonstran, sementara sejumlah mobil yang terparkir dibakar. Polisi melaporkan lebih dari 130 orang ditangkap di ibu kota.
Gerakan Rompi Kuning, yang delapan tahun lalu menggelar demonstrasi menentang rencana kenaikan pajak bahan bakar minyak (BBM), turut menyerukan aksi bertajuk “Kuning dan Pemuda”. Menurut situs penyelenggara, lebih dari 600 aksi direncanakan berlangsung di seluruh Prancis.
Tercekik Biaya Hidup
Tingginya biaya hidup menjadi salah satu pemicu utama demonstrasi. Sejumlah demonstran mengeluhkan inflasi yang melonjak hingga di atas tiga persen akibat perang di Timur Tengah. Sebagian lainnya mengecam dugaan kebrutalan polisi dalam aksi pelajar yang telah mengguncang Prancis selama empat pekan terakhir.
Kamil Alahyan (18), seorang pelajar SMA, mengatakan dirinya turun ke jalan karena berbagai persoalan, mulai dari pemilihan presiden mendatang hingga ketimpangan ekonomi.
“Begitu banyak alasan: pemilu yang akan datang pada 2027, politisi yang berbohong, orang-orang superkaya yang terus mengambil kekayaan makin banyak selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Situasi tersebut turut dimanfaatkan para politisi yang bersaing memperebutkan posisi presiden. Marine Le Pen dari kelompok sayap kanan jauh menuding para perusuh mencemari demonstrasi dan menyebut tuntutan peserta aksi telah dibajak kelompok kiri jauh.
Sebaliknya, rivalnya dari kelompok kiri jauh, Jean-Luc Mélenchon, menegaskan sebagian besar demonstrasi berlangsung damai. Ia juga menuding stasiun televisi terlalu banyak menayangkan gambar kekerasan sehingga membentuk persepsi publik terhadap aksi tersebut.
Macron pada Jumat sebelumnya menyerukan agar masyarakat menghormati orang lain dan menjaga properti di tengah meningkatnya ketegangan.
Tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat tercermin dalam survei terhadap 2.000 orang yang dirilis awal bulan ini. Sekitar 45 persen responden mengaku khawatir terhadap biaya hidup. Pada saat yang sama, utang publik Prancis diproyeksikan melampaui 120 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun depan.
Franck, seorang pegawai negeri berusia 40-an tahun di Guéret, mengaku tidak lagi memiliki sisa uang pada akhir bulan karena harga kebutuhan terus naik, sementara gajinya tidak mengalami kenaikan sepadan.
“Kami tidak tahan lagi, kami tercekik,” ujarnya.
