NEW YORK, MAL – Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menyuarakan dukungan terhadap Palestina dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Selasa (22/9/2026).
Macron mempertanyakan kredibilitas masyarakat internasional jika terus memilih diam melihat situasi kemanusiaan di Gaza dan perkembangan konflik di wilayah Palestina.
Ia menyinggung sikap sejumlah pihak yang meragukan pengakuan terhadap negara Palestina dengan alasan bahwa pengakuan tersebut hanya bersifat simbolis dan tidak mengubah kondisi di lapangan.
“Saya mendengar nada sinis dari sebagian orang, ‘Pengakuan di atas kertas saja, lihatlah kenyataannya’,” ujar Macron dalam pidatonya.
Menurut Macron, pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana kredibilitas negara-negara dunia dapat dipertahankan jika mereka tetap diam terhadap situasi yang terjadi di Gaza.
“Kredibilitas apa yang kita miliki jika kita terus diam terkait situasi di Gaza?” kata Macron.
Ia juga mengkritik pernyataan mengenai tercapainya perdamaian apabila kondisi tersebut belum diikuti dengan terbukanya akses bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza.
Macron menyebut kondisi itu sebagai sesuatu yang memalukan bagi komunitas internasional.
Soroti Kondisi di Tepi Barat
Dalam pidatonya, Macron tidak hanya menyoroti Gaza. Ia juga menyinggung situasi di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Menurut Macron, kekerasan dan pelanggaran terhadap warga Palestina di wilayah tersebut terus terjadi. Ia mempertanyakan alasan tindakan tersebut dilakukan ketika Hamas tidak menguasai pemerintahan di Tepi Barat.
“Atas nama apa? Hamas tidak pernah aktif di Tepi Barat,” ujarnya.
Macron juga kembali menentang perluasan permukiman Israel di Tepi Barat. Pemerintah Prancis selama ini menyatakan bahwa aktivitas permukiman tersebut bertentangan dengan upaya mencapai solusi dua negara.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidatonya pada pembukaan Sidang Majelis Umum PBB juga memperingatkan bahwa kekerasan, penggusuran, dan perluasan permukiman di Tepi Barat semakin menjauhkan prospek perdamaian dan solusi dua negara.
Prancis Akui Negara Palestina
Prancis secara resmi mengakui Negara Palestina pada konferensi tingkat tinggi mengenai implementasi solusi dua negara yang digelar di Markas Besar PBB pada 22 September 2025.
Konferensi tersebut dipimpin bersama oleh Prancis dan Arab Saudi. Macron ketika itu menegaskan bahwa pengakuan Palestina dimaksudkan untuk membuka jalan menuju penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.
Dalam pidatonya tahun 2025, Macron juga menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina tidak menghapus hak Israel atas keamanan dan keberadaan sebagai sebuah negara. Ia mendorong terbentuknya negara Palestina yang berdaulat dan hidup berdampingan dengan Israel dalam kondisi damai dan aman.
Pada pidato terbarunya, Macron kembali menekankan pentingnya menghentikan perang di Gaza, meningkatkan bantuan kemanusiaan, serta menjaga kemungkinan terwujudnya solusi dua negara.
Macron Kritik Kebijakan Israel
Macron secara konsisten mengkritik kebijakan Israel terkait perang di Gaza dan perkembangan situasi di Tepi Barat.
Ia menilai tindakan yang berlangsung di wilayah Palestina berpotensi semakin mempersempit ruang bagi terciptanya solusi dua negara yang selama ini didorong komunitas internasional.
Dalam pidatonya di PBB, Macron menyerukan agar negara-negara kembali menggunakan jalur diplomasi dan mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau warga sipil.
Sementara itu, sejumlah pejabat Israel tetap menolak berbagai tudingan terhadap kebijakan militernya dan menyatakan bahwa operasi mereka ditujukan kepada Hamas. Perdebatan mengenai situasi Gaza dan Tepi Barat terus menjadi salah satu isu utama dalam agenda internasional.
Macron menegaskan bahwa komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan peluang tercapainya perdamaian antara Israel dan Palestina melalui solusi dua negara.
