PALU, MAL – Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 mencatatkan capaian membanggakan dengan skor yang meningkat menjadi 80,04 dari 79,35 pada tahun 2024.
Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia Sulteng ini untuk pertama kalinya menempatkan daerah ini dalam kategori tinggi dan berhasil melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 78,19.
Prestasi signifikan ini disampaikan dalam kegiatan pemaparan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Best Western Palu, Senin 06/07.
Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah, Ir. Jefrie Wahido, menjelaskan bahwa pembangunan demokrasi merupakan misi penting dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Pembangunan demokrasi di Provinsi Sulawesi Tengah diarahkan untuk mewujudkan demokrasi yang substansial melalui penguatan lembaga, peningkatan kualitas kebebasan dan kesetaraan masyarakat, serta pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila.
Lebih lanjut, Jefrie juga menyebutkan bahwa pembangunan demokrasi mencakup pencegahan politik identitas, penguatan komunikasi publik yang akuntabel, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan hingga pengawasan pembangunan.
Perjalanan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia telah berlangsung cukup panjang sejak pertama kali dikembangkan pada tahun 2009 dan terus mengalami penyempurnaan metodologi.
“IDI mengalami perjalanan yang cukup panjang dan memiliki peran yang semakin penting untuk memotret kualitas pembangunan politik dan demokrasi Indonesia,” kata Ir. Jefrie Wahido, Perwakilan BPS Sulawesi Tengah.
Menurutnya, IDI merupakan indikator komposit yang mengukur perkembangan demokrasi melalui dua pendekatan utama, yakni kuantitatif dan kualitatif. Proses pengumpulan data untuk Indeks Demokrasi Indonesia Sulteng dan seluruh provinsi lainnya dilakukan melalui telaah dokumen, pemberitaan media, serta Focus Group Discussion (FGD). Data yang digunakan dalam penyusunan IDI merupakan fakta dan kejadian nyata di lapangan, bukan berdasarkan opini atau persepsi.
Seluruh kejadian yang dihimpun harus terjadi dalam periode 01 Januari hingga 31 Desember 2025 dan mencakup seluruh provinsi di Indonesia. IDI disusun berdasarkan tiga aspek utama, yaitu Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi.
Data ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen pemerintah, peraturan daerah, surat edaran, data kementerian/lembaga, serta big data hasil scraping portal berita nasional dan daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tengah, Dr. Rahman Ansyari, mengungkapkan bahwa meski peringkat nasional Sulteng berada di posisi ke-21, capaian skor IDI tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Kenaikan skor Indeks Demokrasi Indonesia Sulteng ini menjadi sorotan utama.
“Untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, skor Indeks Demokrasi Indonesia Sulawesi Tengah mencapai 80,04 dan berhasil melampaui skor IDI nasional yang berada di angka 78,19,” kata Dr. Rahman Ansyari, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tengah.
Rahman menjelaskan, kenaikan skor tersebut terutama didorong oleh peningkatan signifikan pada aspek Kebebasan yang melonjak 12,04 poin.
Peningkatan ini khususnya terlihat pada indikator kebebasan berkumpul dan berekspresi oleh aparat negara yang meningkat 54,52 poin, serta indikator putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang naik 35,71 poin.
Di sisi lain, terdapat penurunan pada aspek Kesetaraan sebesar 6,70 poin dan Kapasitas Lembaga Demokrasi sebesar 1,65 poin. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melemahnya indikator akses informasi publik yang turun 30,18 poin serta transparansi anggaran yang turun 28,57 poin.
Namun, peningkatan pada sejumlah indikator berhasil mengimbangi bahkan melampaui penurunan lainnya, sehingga skor komposit IDI Sulawesi Tengah secara keseluruhan tetap mengalami kenaikan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas demokrasi di masa mendatang.
Langkah-langkah ini meliputi rapat koordinasi evaluasi indikator prioritas, penyusunan rencana aksi per indikator oleh masing-masing OPD, penguatan koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program perbaikan.
Pemerintah berharap agar langkah-langkah strategis ini mampu memperkuat kualitas demokrasi di Sulawesi Tengah, sehingga capaian Indeks Demokrasi Indonesia yang telah masuk kategori tinggi dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
