PALU, MAL – Forum Muda Alumni (FORMA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulawesi Tengah menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 dengan mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”, Ahad (5/7).
Kegiatan ini menghadirkan unsur kepolisian, akademisi, tokoh agama, serta aktivis mahasiswa untuk membahas transformasi pelayanan Polri sekaligus membangun ruang dialog yang konstruktif antara kepolisian dan masyarakat.
Diskusi dipandu Ketua FORMA PMII Sulteng, Moh. Alwi Pakaya. Hadir sebagai narasumber Kasat Intel Polresta Palu AKP Akbar yang mewakili Kapolresta Palu, Ketua Umum IKA FAI Munarif, Akademisi UIN Datokarama Palu Taufik Lasenggo, Mat Kaharu, serta Tokoh Muda Alkhairaat Muhammad Sadig.
Dalam pengantarnya, Alwi Pakaya menegaskan tema yang diangkat tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap institusi Polri, tetapi juga wadah menyampaikan kritik yang membangun.
“Kita memandang Polri bukan hanya sebagai penegak hukum semata, tetapi sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis. Kita akan mengapresiasi ketika Polri berada pada rel keadilan, tetapi kita juga perlu memberikan kritik yang konstruktif ketika Polri tidak lagi berada pada substansi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ketua Umum IKA FAI, Munarif, menyoroti pentingnya perubahan paradigma Polri dari pendekatan security oriented menuju pelayanan publik yang lebih responsif, preventif, dan humanis.
Menurutnya, keberhasilan institusi kepolisian tidak lagi hanya diukur dari stabilitas keamanan, tetapi juga dari kualitas pelayanan kepada masyarakat serta tingkat kepercayaan publik.
“Pelayanan publik bukan sekadar administratif, tetapi merupakan pemenuhan hak-hak warga negara. Tindakan kepolisian harus berlandaskan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.
Ia menambahkan, tantangan pelayanan publik di era digital menuntut Polri semakin transparan, profesional, konsisten, dan membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan nyata, bukan sekadar pencitraan.
Mewakili Kapolresta Palu, AKP Akbar mengatakan kehadirannya dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen Polresta Palu untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat. Ia mengaku pengalaman membangun pelayanan publik saat bertugas di Polres Donggala menjadi bekal dalam menjalankan tugas di Polresta Palu.
“Saya hadir di sini untuk menyerap aspirasi dan menerima masukan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan tugas ke depan,” ujarnya.
AKP Akbar menegaskan pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama institusi kepolisian dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Mat Kaharu menilai menjaga keamanan bukan semata menjadi tanggung jawab Polri, tetapi juga memerlukan dukungan dan kesadaran hukum masyarakat.
“Terkadang kita lupa bahwa beban keamanan yang kita titipkan kepada Polri itu kemudian menjadi tuntutan kita kepada mereka. Padahal di sisi lain, masyarakat juga dari tingkat kesadaran hukumnya masih lemah,” katanya.
Menurutnya, institusi kepolisian yang diberi amanah menjaga keamanan dan ketertiban harus mendapat dukungan masyarakat agar mampu menjalankan tugas melindungi warga secara optimal.
Sementara itu, Akademisi UIN Datokarama Palu, Taufik Lasenggo, menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Ia mengatakan seluruh produk ilmu pengetahuan dan teknologi harus berorientasi pada kemaslahatan manusia tanpa merusak lingkungan.
“Semua produk teknologi yang kita pakai harus ramah lingkungan sehingga tidak mengkhawatirkan kehidupan kita hari ini maupun masa depan generasi berikutnya,” jelasnya.
Ia menambahkan eksploitasi sumber daya alam tetap dimungkinkan sepanjang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Di sisi lain, akademisi UIN Darokarama lainnya Muhammad Sadig mengingatkan agar generasi muda tidak kehilangan daya pikir kritis akibat ketergantungan pada kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Mahasiswa itu ingat satu hal, kembali membaca buku dan kembali berdiskusi. Buku akan menjadi rujukan. AI bisa membantu mengumpulkan data, tetapi kemampuan berpikir tetap harus dimiliki manusia,” tegas pemuda Alkhairaat ini.
Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta, terutama mahasiswa. Isu yang dibahas meliputi relasi gerakan mahasiswa dengan institusi kepolisian, penempatan personel Polri pada jabatan sipil, efektivitas rekrutmen anggota Polri, penanganan peredaran narkotika, maraknya balap liar, hingga penguatan pendekatan preventif dan humanis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menutup kegiatan, seluruh narasumber sepakat bahwa terwujudnya Polri yang semakin dipercaya masyarakat tidak hanya bergantung pada institusi kepolisian, tetapi juga memerlukan sinergi seluruh elemen masyarakat melalui dialog, transparansi, pelayanan yang berkeadilan, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan. ***
