Wow, KPU Usulkan Rp47 Miliar Biayai Pilwakot Palu

oleh
Agussalim Wahid

PALU –  Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Palu mengusulkan anggaran sebesar Rp47 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk pembiayaan tahapan Pemilihan Wali Kota (Pilwakot), Tahun 2020 nanti.

Ketua KPU Kota Palu, Agussalim Wahid, di Palu, Selasa (06/08), mengatakan, dukungan anggaran tersebut dibutuhkan sebagaimana perintah Undang-Undang Pilkada yang lama.

“Semoga undang-undang tidak berubah, karena kami dengar ada rencana akan ada revisi dari UU Pilkada sebelumnya,” katanya.

Kata Agus, di Pilkada serentak sebelumnya, yakni tahun 2015 lalu, pihaknya mengusulkan anggaran sebesar Rp15,1 miliar. Namun untuk Pilkada tahun 2020, akan ada perubahan, karena pihaknya akan melakukan sejumlah pengadaan untuk fasilitas Pemilu, di antaranya logistik dan kota suara.

“Kalau dulu kan sudah ada aluminium, ini harus diadakan lagi biliknya dan sebagainya. Itu semua yang akan masuk dalam pembiayaan Pilkada,” jelasnya.

Kata dia, usulan Rp47 miliar dari APBD tersebut sudah diajukan ke Pemkot, tetapi Pemkot sempat meminta untuk dipisah pengusulan itu antara Pemilu 2019 dan Pilwakot 2020.

“Tetapi dalam hal ini kami menekankan bahwa usulan anggaran ini tidak boleh terpisah karena kita berbicara Pilkada ini 2020 jadi satu kesatuan, begitupun juga NPAD-nya nanti satu kali penandatanganan,” katanya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudharta menyatakan, kasus pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Palu pada Pemilu 2019 lebih parah dibanding saat pemilu 2014.

Pelanggaran APK paling banyak dilakukan oleh Caleg, baik tingkat DPRD kota, provinsi, DPR RI maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI.

“Bayangkan seperti di sepanjang jalan-jalan protokol itu mereka dilarang memasang APK yang berukuran besar, tapi mereka malah memasang dan memperbanyak bahan kampanye. Itu yang paling banyak,” katanya dalam rapat evaluasi fasilitasi kampanye yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palu di salah satu hotel di Palu, Selasa.

“Perlu menjadi catatan kita di sini perlu ada sanksi tegas untuk menindak para pelanggar APK. Kemarin kan cuma saksi administrasi yang diberikan,” usulnya.

Namun ia tidak menyebut secara rinci jumlah pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Palu dan berapa yang telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administrasi. (YAMIN)