Warga 4 Desa Tidak Sepakat Pemekaran Loloda Tengah, Bila Barataku Ibu Kota

oleh
Kecamatan Loloda, Halmahera Barata, Maluku Utara (dalam garis merah). FOTO: Google Map

TERNATE – Warga di empat desa Kecamatan Loloda tidak sepakat dengan rencana pemekaran Kecamatan beribukota di Desa Barataku.

Ketua Penasehat Pemekaran Kecamatan Loloda Tengah, Djaid Ahmad,  mengatakan, bahwa sebelumnya empat kali pertemuan sejumlah 10 desa menyepakati ibu kota Kecamatan Loloda Tengah, adalah Desa Baja.  Namun pada pertemuan, Jumat tadi (29/12), disepekati oleh DPRD dan Pemda serta mengatasnamakan ketua pemekaran, Firdaus, bahwa  Desa Baja sebagai ibu kota.

“Ketua Pemekaran mengatakan tidak masalah padahal warga masyarakat justru melakukan demo,” kata Djaid kepada MAL Online, Jumat malam.

Pada siang tadi, empat desa melakukan unjuk rasa di Desa Baja. Empat desa tersebut adalah, Desa Baja, Desa Pomadada, Desa Jangaidulu dan Desa Tuakara.

Menurut Djaid, masyarakat mengusulkan tiga hal. Pertama, mencabut terlebih dahulu dokumen empat desa tersebut sebagai bagian dari Desa Loloda Tengah. Kedua, dalam paripurna tidak diikutkan untuk dibacakan dalam penetapan pemekaran Loloda Tengah yang beribu kota kecamatan di Barataku. Dan yang ketiga, meminta kepada DPRD dan Pemda Halbar untuk memberikan rekomendasi dan siap ikhlas melepaskan empat masuk ke Kabupaten Halmahera Utara.

Warga beralasan, karena Desa Baja sebelumnya sudah disepakati oleh warga. Sementara Desa Barataku dianggap masih berdekatan dengan ibu kota kecamatan induk. Padahal, tujuan pemekaran adalah untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dan percepatan aspirasi pembangunan di wilayah yang jauh.

“Untuk apa dimekarkan kalau jaraknya dekat sekali!” tandasnya.

Dia juga mengatakan, luas wilayah induk lebih kecil daripada yang dimekarkan. Seharusnya wilayah yang dimekarkan lebih kecil daripada wilayah induk.

Adapun ketua pemekaran, menurut Djaid,  tidak lagi diakui dan telah dipecat empat desa tersebut. Saat ini empat desa itu sepakat Ketua Pemekaran diserahkan kepada Ishak Raja, tokoh masyarakat yang sebelumnya sekretaris pemekaran. (NANANG)