Walhi Sulteng: 25 Ribu Hektar Hutan Lindung Alami Deforestasi

oleh
Area perkebunan kelapa sawit di Morowali Utara. (FOTO: MONGABAY.COM)

PALU – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Sulteng menyatakan, sekitar 25 ribu hektar hutan lindung di Sulteng mengalami deforestasi.

Hutan di Sulteng sendiri terbagi dua, yakni kawasan hutan lindung dengan luas sekitar 2,1 juta hektar dan kawasan budidaya seluas 2,2 juta hektar.

“Dari catatan kami ada beberapa hutan lindung yang mengalami deforestasi, di antaranya Cagar Alam Pati-Pati di Kabupaten Banggai sekitar 11 ribu hektar, sekitar 10 ribu hektar di Kabupaten Buol dan di Kabupaten Morowali Utara sekitar 5000 hektar akibat adanya aktifitas perkebunan sawit,” tutur Direktur Eksekutif Walhi Sulteng, Abdul Haris, Senin (10/12).

Abdul Haris

Pihaknya mengusulkan ke pemerintah untuk menghenatikan aktifitas perkebunan sawit, karena diduga kuat menjadi penyebab deforestasi besar-besaran.

Presiden sendiri telah mengeluarkan moratorium perkebunan sawit. Hal ini menjadi peluang sebagai solusi membuat tata kelola kehutanan jauh lebih baik.

“Setelah izin dihentikan, pastikan semua data luas hutan dan yang mengalami deforestasi, dikunci kuat, lalu didorong pengawasan di lapangan, baik oleh Polhut, aparat kepolisian, maupun masyarakat sekitar kawasan hutan. Kalau ini tidak dilakukan, maka mau dilakukan moratorim berulang-ulang, tetap sia-sia,” tegasnya.

Sebenarnya, kata dia, dari catatan yang ada sejak tahun 1990, ada sekitar 220 ribu hektar hutan yang dibabat, baik untuk perkebunan sawit, pertambangan, maupun untuk aktivitas lainnya.

Saat ini kata dia, pemerintah memakai skema perhutanan social, sesuai target Presiden sekitar 12 juta hektar lebih, masing-masing 9 juta hektar untuk wilayah perhutanan sosial dan 4 juta hektar untuk tanah objek  reforma agrarian.

“Dalam skema perhutanan sosial itu, ada empat tata kelola di dalamnya, salah satunya hutan desa,” kata Aris Bira, sapaan akrabnya.

Khusus untuk hutan desa, jelas dia, tidak banyak diusulkan oleh pemerintah desa sendiri, karena ada jarak (gap) pengetahuan yang cukup tinggi.

“Gap pengetahuan, maksudnya warga atau pemerintah desa, tidak punya kemampuan atau kapasitas untuk mengusulkan wilayah itu untuk menjadi hutan desa,” katanya.

Sehingga, kata dia, hamper seluruh desa yang ada dalam kawasan hutan, belum memiliki SK dari Menteri Kehutanan, sehingga secara hukum, status hutan yang dikelola warga itu dianggap sebagai aktifitas illegal yang berpotensi mendapat hukuman.

Dia menambahkan, problem utama tata kelola kehutanan di Sulteng adalah, hampir semua kasus yang berkaitan dengan deforestasi, baik di luar hutan lindung dan hutan budidaya, tidak ada penegakkan hukum yang sistematis.

“Biasanya ditemukan hanya kayu-kayu illegal. Tapi seberapa luas hutan yang dibongkar, tidak diketahui dan tidak ada penangkapan baik oleh Dinas Kehutanan maupun aparat kepolisian,” katanya.

Walhi sendiri, telah melaporkan hal itu ke Dinas Kehutanan, sampai ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tapi tidak mendapatkan penanganan yang serius.

Selain kawasan hutan yang mengalami deforestasi, lanjut dia, hutan mangrove-pun sangat memprihatinkan, khususnya beberapa wilayàh seperti Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Mautong  dan Kabupaten Banggai.

Namun pihaknya tidak memiliki angka pasti berapa luas hutan mangrove yang mengalami deforestasi, karena pemerintah sendiri belum merilis luas total hutan mangrove tersebut.

“Pemerintah tidak menganggap mangrove sebagai satu kawasan hutan yang harus dilindungi. Faktanya pemeritah tidak memiliki data terkait luasan hutan mangrove,” imbuhnya. (IKRAM)

loading...