Tuntutan Mahasiswa Disahuti DPRD, Demo di Poso Berhasil Diredam

oleh
Aksi demo di halaman Gedung DPRD Kabupaten Poso, Jumat (27/09). (FOTO: MANSUR)

POSO – Aksi  demo  penolakan  RKUHP dan revisi UU KPK serta kenaikan iuran BPJS di gedung DPRD Kabupaten Poso, Jumat (27/09), berakhir damai dan tertib. Ratusan massa yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Poso Peduli Negeri, mengahiri aksinya setelah dipertemukan dengan anggota DPRD Poso dalam sebuah rapat tertutup.

Pertemuan yang diinisiasi Kapolres Poso, AKBP. Darno itu digelar diruang komisi I, dipimpin Ketua DPRD Poso, Sesi KD Mapeda, serta turut dihadiri pewakilan dari Badan Kesbangpol setempat.

Rapat yang berlangsung singkat tersebut dalam rangka mencari solusi terbaik dalam untuk menghentikan aksi mahasiswa yang telah berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Rapat itupun menghasilkan kesepakatan, di mana pihak DPRD bersedia menandatangani tuntutan para mahasiswa.

Usai pertemuan, Ketua DPRD Kabupaten Poso, Sesi KD Mapeda, langsung keluar gedung  untuk membacakan pernyataan dukungan penolakan di hadapan ratusan massa. Pihak DPRD juga berjanji akan mengantar langsung surat pernyataan tersebut  ke Jakarta, ditembuskan ke komisi III DPR-RI, Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan, sehubungan sengan penolakan iuran BPJS.

Pada kesempatan itu, Sesi juga sekaligus meminta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya  para mahasiswa, jika merasa terganggu atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pusat, pihak DPRD juga meminta kepada mahasiswa untuk menyerahkan lampiran surat yang berisi tiga poin penting tuntutan penolakan saat aksi demo.

Setelah puas mendengarkan keputusan DPRD, seluruh massa membubarkan diri dengan tertib dan berjanji tidak akan melakukan lagi aksi.

Untuk mengamankan aksi di Gedung DPRD, pihak Polres Poso melibatkan puluhan personil  gabungan Brimob dan Sabhara serta satu unit mobil water cannon. (MANSUR)