TPS Terpencil di Parimo Dinilai Rawan Terjadinya Pelanggaran

oleh
Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Parimo, Fatmawati

PARIMO- Sejumlah Tempat pemungutan suara (TPS) terpencil dan tersulit di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, dinilai cukup rawan terjadinya pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan wakil gubernur saat voting day 9 Desember.

Badan Pengawas Pemilu setempat, telah menyiapkan pengawas TPS untuk memaksimalkan pemantauan dan menjelaskan tugas dan tanggung jawab, serta membantu penyelenggara teknis untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Seperti diungkapkan Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Parimo, Fatmawati. Dia mengatakan, menjelang pemungutan suara 9 Desember 2020, masih ada sejumlah tahapan yang dinilai cukup rawan. Misalnya tahapan kampanye maupun masa minggu tenang.

“Tdak menutup kemungkinan terjadi tindakan-tindakan yang dengan sengaja mengajak masyarakat memilih pasangan calon tertentu, termasuk politik uang,” jelasnya dihubungi MAL Online, Ahad (29/11).

Ia menjelaskan, pihaknya telah  mengantisipasi, dan bersepakat akan melaksanakan satu kegiatan patroli secara serentak di seluruh kecamatan, jelang masuk masa tenang hingga hari pemungutan suara.

Dia mengemukakan, optimalisasi pengawasan penyelenggaraan Pilkada melibatkan seluruh komponen yang telah dibentuk Bawaslu. Mulai dari pengawas tingkat kecamatan (Panwascam), pengawas desa/kelurahan hingga pengawas TPS.

“Wilayah-wilayah terpencil harus menjadi prioritas kegiatan pengawasan, meskipun jumlah pemilih di TPS tersebut sedikit namun potensi kerawanan pelanggaran cukup besar,” ingatnya.

Sebanyak 1.254 PTPS siap melakukan pengawasan pemungutan suara nanti diantaranya 69 pengawas kecamatan, 283 pengawas desa/kelurahan dan 902 pengawas TPS.

Dia menambahkan, sebelum melaksanakan tugas, petugas pengawas wajib menjalani tes cepat COVID-19 sebagai mana telah diatur dalam Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu tentang penyelenggaraan pilkada lanjutan di situasi bencana non-alam pandemi COVID-19.

“Kami meminta penyelenggara teknis (KPU) agar mendahulukan distribusi logistik ke wilayah-wilayah terpencil dan tersulit karena pertimbangan akses jarak dan risiko-risiko lainnya,” tutupnya.

Reporter: Mawan
Editor: Nanang

Donasi Bencana Sulbar