Sulteng “Rangking Satu” Pidana Pemilu di Indonesia

oleh
Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen

PALU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulteng mencatat sebanyak 24 kasus pidana Pemilu tahun 2019 di wilayah kerjanya, yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkra.

Angka ini menempatkan Sulteng di posisi tertinggi pertama kasus pidana Pemilu di Indonesia.

Selain pidana pemilu, Sulteng juga menempati peringkat yang cukup tinggi untuk pelanggaran administrasi Pemilu. Sulteng sendiri berada di urutan kelima tertinggi di Indonesia, setelah Jawa Barat dan beberapa provinsi lainnya.

Dari 24 kasus tersebut, kasus terbanyak merupakan “sumbangan” dari Kabupaten Banggai Laut (Balut), yakni sebanyak tujuh.

“Sebanyak tujuh kasus di Kabupaten Banggai Laut itu terkait penggunaan dokumen palsu dalam pencalonan legislatif, dalam hal ini ijazah palsu. Kemudian tertinggi kedua di susul kasus politik uang yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kota Palu dan Poso,” tutur Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen usai menjadi narasumber pada kegiatan Forum Group Dicussion (FGD) Evaluasi Fasilitasi Kampanye Pemilu 2019 yang digelar KPU Sulteng di Palu, Rabu (21/08).

Dia mengatakan, dari 24 kasus itu, ada yang terjadi di tahap pencalonan, tahap kampanye, dan masa tenang. Jenis pidananya berupa praktik politik uang dan terkait netralitas ASN, kades dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta terkait penggunaan fasilitas yang dilarang untuk berkampanye.

“Terkait konsekuensi yang diberikan, bakal calon yang terlibat di tahap pencalonan, maka dari bakal calon. Begitu juga kasus politik uang yang dilakukan pada tahap kampanye, yang bersangkutan diskualifikasi sebagai calon,” tuturnya.

Dia juga menyentil salah satu calon anggota DPRD Kota Palu yang terlibat politik uang. Politisi Partai Hanura tersebut tidak ditetapkan sebagai calon terpilih meskipun meraih suara tertinggi di dapil Palu Utara-Tawaeli karena terbukti melakukan politik uang dan telah diputus oleh pengadilan.

“Jadi itu konsekuensi khusus kepada peserta pemilu,” terangnya.

Selain itu, lanjut dia, ada kasus pidana pemilu lainnya yang satu-satunya melibatkan ASN yang bertugas sebagai dosen di Universitas Tadulako (Untad). Yang bersangutan terbukti mengampanyekan salah satu peserta pemilu di fasilitas pemerintah.

“Selain terkena pidana pemilu, Bawaslu juga menyampaikan temuan ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta dan KASN sudah rekomendasikan ke Rektor Untad untuk memberikan sanksi sedang, tentunya sanksi sedang ini tidak sampai pada pemecatan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain 24 kasus yang telah berkekuatan hukum tetap itu, ternyata masih ada dugaan pidana pemilu lainnya, namun tidak lanjut ke proses ke pengadilan.

“Memang di tingkat pertama sudah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti pada tahap klarifikasi, tapi ketika sampai Sentra Gakkumdu, ada unsur di Gakumdu yang menyatakan tidak terpenuhi unsur pidana sehingga stop,” katanya.

Ke depan pada Pilkada serentak 2020, dia berharap ada penamtapan dari sisi regulasi, di mana Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan Pilgub, Pilbup dan Pilwakot, sangat jauh berbeda dengan UU Nomor 7 2017 tentang Pemilu.

“adi dalam hal ini Bawaslu mendorong ada fatwa dari MA yang menyatakan bahwa Panwaslu kabupaten/kota dalam UU Pilkada adalah sama dengan Bawaslu kabupaten/kota yang disebutkan dalam UU Pemilu,” ujar Alumni Fakultas Hukum Untad itu.

Dia juga menyinggung tenggang waktu penindakan pelanggaran. Di UU Pilkada, kata dia, penindakannya hanya dalam tempo tiga plus dua, atau lima hari kalender. Sementara di UU Pemilu, tujuh plus tujuh atau 14 hari kerja bukan kalender.

“Itu saja masih sempit, apalagi tiga plus dua hari kalender, lebih mepet lagi waktunya,” tutupnya.

Terkait pelanggaran, khususnya di masa kempanye, Anggota KPU Sulteng, Sahran Raden mengungkap beberapa temuan. Di mana yang paling besar terjadi di Kabupaten Banggai, disusul Kota Palu dan Banggai Kepulauan.

“Pelanggar terbanyak parpol, tim kampanye, calon DPD, ASN, kades, penyelenggara pemilu, dan lainnya. (RIFAY)