Sikapi Fenomena Golput, PMII Untad Gelar Dialog Interaktif

oleh
Dialog interaktif yang digelar PMII Komisariat Untad,Jumat malam. (FOTO: IST)

PALU – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Tadulako (Untad) menggelar dialog interaktif sebagai rangkaian pembukaan Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) akbar, Jumat (08/03).

Dialog yang mengangkat tema “Golpot dan Fenomena Demokrasi Milenial” itu berlangsung di rumah Yoga Keykenko, Jalan RE Martadinata, Kota Palu.

Kegiatan dihadiri Komisioner KPU Sulteng Sahran Raden, perwakilan dari Polda Sulteng Taufik Lamakarate, Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husain serta perwakilan OKP dan Organda di Kota Palu.

Pesertanya sendiri adalah para calon MAPABA dari berbagai fakultas di Untad.

Ketua Cabang PMII Kota Palu, Ahmad Afandi, mengatakan, baru kali ini kegiatan Mapaba PMII di Kota Palu dirangkai dengan dialog interaktif.

“Hal ini tentu sangat baik untuk terus mendorong pengembangan di PMII sendiri. Apalagi dengan mengangkat isu demokrasi yang hari ini hangat diperbincangkan di tataran nasional. Semoga saja dialog ini memberikan pencerahan baru bagi kita semua yang hadir di tempat ini,” katanya.

Afandi juga mengajak kepada seluruh kader PMII dan para generasi milenial di seluruh Indonesia agar bisa menyukseskan pesta demokrasi pada 17 April 2019 mendatang.

“Jangan ada yang golput, kita harus terus mengampanyekan dan mendorong demokrasi yang aman, damai dan adil,” tambahnya.

Lanjut dia, hak suara nanti akan menentukan masa depan Indonesia 5 tahun ke depan. Maka dari itu, harus memilih pemimpin yang dinilai mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan dialog interaktif yang dimoderatori Andi Hardianti Nur, salah satu kader PMII Komisariat Untad.

Komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden yang juga mantan Ketua PMII Cabang Palu periode 1996-1998, mengatakan, golput sangat berkaitan dengan permasalahan teknis saat pemungutan suara, di mana pemilih tidak bisa hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena sesuatu hal, termasuk memilih berlibur karena hari Pemilu dinyatakan sebagai libur nasional.

“Apatis untuk datang ke TPS juga disebabkan karena tidak terdaftar dalam DPT atau tidak mendapatkan pemberitahuan memilih yakni formulir C6,” katanya.

Golput secara teknis, kata dia, lebih karena faktor persoalan apatisme politik. Mereka tidak mau ikut pusing dalam persoalan publik, termasuk politik yang sesungguhnya mempunyai dampak besar dalam urusan publik.

“Selanjutnya yakni golput dengan kesadaran karena pemilik hak pilih menilai tidak ada kontestan yang pantas diberi mandat. Ini dapat disebut sebagai Golput Idiologis,” sambung Sahran.

Karena tidak ada kandidat yang dinilai layak, maka sikap golput dipilih sebagai protes terhadap pilihan kontestan yang terbatas.

Sahran pun menyerukan, di era milenial ini, pemilih harus sadar akan pentingnya pemilu bagi mereka.

“Generasi milenial sangat diperhitungkan pada pemilu ini. Mereka adalah bagian dari penentu kemajuan dan keberhasilan demokrasi, baik di tingkat daerah maupun nasional,” katanya.

Dalam hal ini, lanjut dia, partisipasi politik generasi milenial tentu sangat substansial, karena dari persentase jumlah pemilih, generasi milenial adalah menyumbang suara cukup banyak.

“Generasi milenial menjadi sasaran empuk bagi politisi-politisi yang ingin mengajukan diri sebagai anggota dewan karena kondisi idealis pemuda yang mudah sekali dipengaruhi,” ujarnya.

Sementara Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, berharap kepada PMII Cabang Palu agar terlibat secara langsung bersama Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sulawesi Tengah.

“Mengawasi pemilu adalah tugas kita bersama. Kader PMII tidak boleh golput, perlu kita generasi milenial ini menentukan nasib bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” tekannya.

Ruslan menambahkan, Pemilu adalah arena kompetisi bagi peserta pemilu. Dengan demikian, potensi pelanggarannya juga begitu besar.

“Bawaslu selain bertugas melakukan penindakan, juga yang penting untuk melakukan pencegahan adanya pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administrasi maupun pidana,” imbuhnya.

Sementara perwakilan dari Polda Sulteng, Taufik Lamakarate, menyampaikan, satu prinsip pemilu yang baik adalah jika dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan penuh kebahagiaan.

“Tugas polisi adalah melakukan pengamanan terhadap jalannya semua tahapan pemilu. Mari kita taati rambu-rambu pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang,” pesannya.

Pihaknya pun memastikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, semua peserta harus saling menghargai dan menghormati selama masa kampanye.

“Agar kampanye memenuhi tujuannya, yaitu menyampaikan visi, misi dan program,” tutupnya. (RIFAY)