Seluruh Perusahaan Tambang di Morowali-Morut Dinilai Tidak Patuh

oleh
Pertemuan antara Komisi III DPRD Sulteng bersama Satker Balai Jalan Nasional, ESDM, Bina Marga dan Tata Ruang Sulteng, Camat serta seluruh Kades se- Kecamatan Bungku Pesisir dan pemilik IUP di Kantor Kecamatan Bungku Timur, dua hari lalu. (FOTO: IST)

MOROWALI – Seluruh perusahaan tambang yang saat ini beroperasi di wilayah Kabupaten Morowali dan Morowali Utara (Morut) dinilai tidak patuh terhadap perintah perundang undangan terkait izin penggunaan dan perlintasan jalan nasional.

Ketidakpatuhan tersebut terkonfirmasi dari Balai Jalan Nasional yang membenarkan bahwa dari puluhan perusahaan tambang yang telah beroperasi sekian tahun, sampai saat ini belum ada satu pun yang mengantongi izin penggunaan dan perlintasan jalan.

Bahkan menurut Anggota DPRD Provinsi Sulteng, Muh. Masykur, perusahaan tambang sekaliber PT. IMIP, ternyata belum mempunya izin terkait itu, termasuk puluhan perusahaan lainnya, di antaranya PT. Bumanik, PT. Hengjaya Mineralindo.

Dia menyatakan, hal itu menunjukkan sebuah preseden buruk dalam praktik pengelolaan sumberdaya alam di Sulteng.

Pasalnya, kata dia, pihak perusahaan selama ini memanfaatkan jalan milik negara dalam mengangkut ore nikel, tapi tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangan.

Kondisi jalan di wilayah Morowali yang rusak akibat dilalui perusahaan tambang. (FOTO: IST)

“Mereka sudah diingatkan tapi tetap saja lalai. Mereka sepertinya menyamakan dengan para pengguna jalan umum lainnya. Padahal aturannya tidak seperti itu,” ujarnya, Rabu (124/07).

Menurut Masykur, sebagai pelaku tambang, ada ketentuan khusus yang mengatur soal itu. Jika melewati jalan nasional, maka ada izin yang harus dimiliki sebelum memanfaatkan fasilitas Negara tersebut.

“Kalau tidak ada izin, tentunya tidak bisa sekonyong-konyong menggunakan jalan. Sebab, ada konsekuensi hukum yang mesti ditanggung jika bersikap pongah. Yang pasti, negara dirugikan. Jalan jadi rusak dan kenyamanan pengguna jalan juga terganggu. Penggunaan jalan umum untuk kegiatan pengangkutan ore nikel pada dasarnya dilarang karena hal tersebut dapat menggangu dan merusak fungsi jalan,” tuturnya.

Kata dia, perusahaan yang tetap menjalankan aktivitas pengangkutan ore nikel dengan menggunakan jalan umum tanpa izin, maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

“Kita tidak ingin ada pembiaran atas praktik seperti itu,” tegasnya.

Masykur meminta kepada pimpinan Balai Jalan Nasional agar segera melakukan penertiban dan mendesak kepada seluruh pimpinan  perusahaan tambang untuk mengurus izin penggunaan dan perlintasan jalan nasional.

“Ketegasan dari aparat pemerintah dan aparat hukum sangat diharapkan masyarakat karena kenyataan di lapangan selama ini seolah-olah terjadi pembiaran dan tidak ada langkah tegas terkait penggunaan jalan umum tanpa izin,” tutup Masykur. (RIFAY)