Praktisi: Perlu Refleksi Penegakkan Hukum

oleh
Riswanto Lasdin

PALU – Sabtu besok, seluruh komponen bangsa Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-74 tahun.

Peringatan HUT tersebut bukan saja sekadar dengan seremoni saja, tapi perlu perenungan mendalam dari semua elemen bangsa, khususnya terkait beberapa hal yang menjadi sorotan publik, salah satunya penegakan hukum.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sulteng, Riswanto Lasdin, Jumat (16/08), selama ini tanpa kita sadari, peringatan hari kemerdekaan hanya menunjukkan fenomena romantisme sejarah.

“Memang, cerita kemerdekaan Indonesia telah meninggalkan berbagai cerita heroik dalam literatur perjuangan bangsa,” katanya.

Namun, lebih dari itu, kata dia, perlu dilakukan renungan lebih jauh, hendak ke mana pembangunan bangsa diarahkan, hendak diisi dengan bagaimana kemerdekaan ini.

“Pertanyaan-pertanyan inilah yang perlu kita renungkan setiap kali kita memperingati hari kemerdekaan. Tentunya salah satu persoalan bangsa ini yang menuai banyak sorotan adalah penegakan hukum,” sebutnya.

Dia menambahkan, permasalahan hukum di Indonesia mungkin akan diawali dari kilas balik cita-cita negara hukum yang dicanangkan para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian dilanjutkan dengan beberapa permasalahan dan perkembangan reformasi hukum Indonesia ke depan.

Pria yang lahir di Kabupaten Banggai, tepat tanggal 17 Agustus itu menambahkan, hukum tidak dapat dilepaskan dari perikatannya dengan penguasa. Hal ini sejalan dengan konsep positivisme hukum yang memandang bahwa hukum tidak dapat berdiri tanpa didukung oleh kekuatan yang dipatuhi (binding force) dan diancam dengan hukum yang pasti (punishment).

Oleh karena itulah, kata dia, hukum akan selalu terikat dengan penguasa, bukan untuk didikte dan direkayasa, namun untuk difasilitasi pelaksanaannya.

Dia menambahkan, melihat potret aktual penegakan hukum saat ini, di mana di lain hal, negara terus menerus melakukan reformasi dan pembangunan hukum, namun di saat yang sama, tingkat kepercayaan masyarakat akan keadilan hukum juga makin menurun.

Bahkan, kata dia, slogan dan riak-riak dari berbagai kalangan akan penegakan hukum selalu diarahkan bahwa hukum selalu dijadikan alat untuk menyerang dan membinasakan.

“Hal ini sesuai dengan idiom yang pernah dilontarkan Liebknecht yang digaungkan oleh Presiden pertama kita You Cannot Make a Revolution With Lawyers. Intinya, revolusi tidak memberikan tempat untuk hukum dan para aktivisnya,” kata praktisi hukum tersebut.

Akhir-akhir ini, lanjut dia, negara terkonsentrasi perhatiannya dalam berbagai peristiwa, yakni menjamurnya pejabat negara yang terlibat korupsi, oknum hakim, jaksa dan pengacara yang ditangkap karena kasus suap, hakim dipukul pengacara, oknum polisi terlibat dalam jaringan narkoba. Dan yang lebih menyedihkan lagi, masyarakat kecil yang tertindas tanpa adanya solusi yang diberikan.

“Bahkan untuk mendapatkan kepastian hukum dalam berperkara, masyarakat harus menunggu hingga bertahun-tahun,” ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, negara ini sudah cukup lama merdeka, namun hukum pidana dan perdata masih banyak mempergunakan peninggalan negara penjajah, dalam arti negara belum mampu melahirkan KHUPidana dan KUHPerdata yang baru.

Namun di lain hal, kata dia, produk hukum lainnya bahkan telah beberapakali mengalami perubahan.

“Masih banyak lagi persoalan hukum yang kita hadapi. Tentunya ini menjadi tanggung jawab semua elemen,” sebutnya.

Di penghujung, dia menyampaikan bahwa yang bisa dijadikan perenungan bersama adalah dorongan penguasa dalam penegakan hukum berkeadilan, tanpa adanya motivasi dari golongan- tertentu untuk mencapai tujuan, moralitas dan profesional para penegak hukum serta kesadaran masyarakat akan kepatuhan pada penegakan hukum.

“Bila ketiga hal ini dapat dijalankan, Insya Allah negara kita paling tidak mendekati pada cita-cita negara hukum dan cita-cita para pendiri bangsa,” tutupnya. (IKRAM)