Penyebar Dituntut 7 Bulan Penjara

oleh
Ilustrasi Hoax

PALU- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara tujuh bulan kepada  A. Rahman Syamsu alias Rahman Ijal (47). Selain pidana penjara, terdakwa dibebankan membayar denda Rp10 juta subsider dua bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa A Rahman Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11Tahun 2008 tentang ITE, dakwaan ketiga.”  Demikian amar tuntutan dibacakan  JPU, Abdullah pada sidang dipimpin  Ketua Majelis Hakim Hj. Aisa Hi Mahmud, di Pengadilan Negeri (PN) Palu, Rabu (7/8) .

Dalam amarnya, Abdullah menyatakan, Barang bukti, berupa satu buah Akun facebook atas nama Rahman Ijal dengan Emailrahman.samsul33@gmail.com, satu buah Handphone (Hp) Merk Samsung J5 dengan Imei 357202070722120, satu buah simcard simpati dengan nomor 081250555288, empat buah bideo kegiatan demonstrasi buruh pada akun facebook (FB) atas nama Rahman Ijal yang telah disalin dan dipindahkan dalam CD, serta dua lembar printout bukti screenshot postingan dari akun FB Rahman Ijal sebelum dan sesudah dibuat dirampas untuk dimusnahkan.

Usai mendengar tuntutan JPU, terdakwa didampingi tim penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan pada sidang mendatang.

Dalam dakwaanya,  JPU Lucas, mengatakan,  A Rahman Syamsu melalui akun facebooknya menggugah empat video demo buruh di PT. IMIP, Kabupaten Morowali, yang didapatkanya dari Whatsapp (WA). Dimana kata dia, dalam unggahanya, A Rahman Syamsu menambahkan kalimat, “tenaga kerja lokal bentrok dengan tenaga kerja cina di perusahaan nikel di Kabupaten Morowali, kalau pemerintah tidak serius menyelesaikan UMSK 20 persen tenaga kerja lokal, maka keberadaan TKI Cina, menjadi titik ancaman api revolusi, jangan lagi kalian bilang hoax.”

” Akibat unggahanya tersebut, mendapat ragam komentar, nitizen, salahsatunya  menyatakan bahwa postingan tersebut keliru, tenaga kerja lokal bentrok dengan security perusahaan, ” kata Lucas pada sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Aisa H. Mahmud, di PN Palu.

Atas komentar ini, kata dia, terdakwa merubah sebagian kata-kata, bahwa tenaga kerja lokal bentrok dengan security alias anjing penjaga PT. IMIP.

Kalimat postingan ini, dilihat patroli cyber Ditkrimsus Polda Sulteng, dimana  A. Rahman Syamsu telah menyebarkan berita tidak sesuai fakta kejadian sesungguhnya,  sesuai pemberitaan media-media bahwa demo buruh tersebut menuntut kenaikan UMSK 20 persen. Bukan bentrok antar tenaga kerja lokal dan asing.

Akibat perbuatanya, terdakwa diancam pidana dalam pasal 14 ayat (2) atau kedua pasal 15 pada Undang  Undang Nomor: 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, atau

Ketiga  pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor :19 Tahun 2016 tentang  Informasi Dan Transaksi elektronik. (Ikram)